Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jero Wacik: Yang Tidak Mau Bersih, Silakan Keluar dari Partai

Kompas.com - 14/06/2012, 17:07 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Jero Wacik mengatakan semua anggota di Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi harus mundur dari partai tersebut. Termasuk jika Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng terbukti terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi yang selalu menyeret nama mereka.

Menurut Jero Wacik, Partai Demokrat membutuhkan kader yang santun dan jujur dalam berpolitik. "Jelas sekali Demokrat ingin menjadi partai yang baik, yang bersih. Partai ini punya etika yang jelas, punya wilayah yang jelas, harus kadernya semua jadi kader yang bersih, cerdas, dan santun. Yang tidak mau bersih, cerdas, dan santun, silakan keluarlah dari partai," tegas Jero di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/6/2012).

Pernyataan ini ia tegaskan kembali dari pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang mengungkapkan agar semua kader bermasalah keluar dari Demokrat. Hal ini diungkapkan SBY saat pertemuan "Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat" di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam.

SBY juga meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI tidak bermain-main dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yudhoyono mengaku mendengar masih ada sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat yang hendak bermain-main dengan APBN dan APBD.

Ketika ditanya, apakah yang dimaksud SBY adalah Anas dan Andi, Jero tak menjawabnya. "Kader tak boleh main-main (dengan APBN dan APBD)," jawab Jero singkat.

Jero juga menyatakan Anas memang berhalangan hadir dalam pertemuan malam kemarin. Namun, ia tidak mengetahui alasan khusus Anas tak hadir saat itu. "Katanya rencana mau hadir tapi ada tugas kemana gitu. Enggak apa-apa lah," kata dia.

Seperti yang diketahui, saat ini sejumlah kader Partai Demokrat tengah tersandung masalah hukum terkait penggunaan dana APBN. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin divonis empat tahun 10 bulan penjara terkait kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh kini mendekam di tahanan KPK terkait dugaan korupsi dalam proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek Hambalang. Terakhir, Menpora Andi Mallarangeng juga disebut-sebut mengetahui alur dua kasus korupsi di kementeriannya tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com