Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Banyak Parpol Lebih Korup daripada Demokrat

Kompas.com - 13/06/2012, 23:36 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak terima partainya disoroti media massa menyusul banyak kasus korupsi yang menyeret para yuniornya. Partainya pun kerap menjadi bulan-bulanan dari lawan politiknya. Citra partai korup melekat pada diri Partai Demokrat. Akibatnya, elektabilitas Partai Demokrat anjlok.

SBY menegaskan, tak hanya kader Partai Demokrat  yang korupsi. Para kader di parpol lain juga turut terlibat kasus korupsi. Bahkan, korupsi yang dilakukan politisi parpol lainnya lebih parah.

SBY mengklaim telah memiliki data terkait fakta dan angka kasus korupsi yang dikumpulkan selama ini. "Di jajaran DPRD tingkat provinsi selama 2004-2012, korupsi yang dilakukan oknum Partai Demokrat mencapai 3,9 persen. Di atas Partai Demokrat, masih ada 4 partai lainnya. Persentasenya berturut-turut adalah 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen, dan 5,32 persen. Totalnya 75 persen. Bandingkan dengan Partai Demokrat yang hanya 3,9 persen," kata SBY di sela-sela Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam.

Selanjutnya, korupsi di jajaran DPRD tingkat kabupaten/kota, oknum Partai Demokrat yang terlibat adalah 11,5 persen. Di atas Partai Demokrat, kata SBY, ada dua parpol lainnya, masing-masing 27 persen dan 14,4 persen. "Di tingkat menteri, anggota DPR, gubernur, hingga bupati/wali kota, kader Partai Demokrat yang terlibat 8,6 persen. Di atas Partai Demokrat, ada dua parpol, masing-masing 33,7 persen dan 16,6 persen. Dengan data ini, adilkah kalau partai kita dicap sebagai partai korup?" kata SBY.

SBY menegaskan, Partai Demokrat adalah partai yang antikorupsi. SBY mengklaim, dirinya tetap konsisten dalam melakukan pemberantasan korupsi. Partai yang dibinanya tidak akan melindungi para kader yang terlibat kasus korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com