Kompas.com - 13/06/2012, 23:36 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak terima partainya disoroti media massa menyusul banyak kasus korupsi yang menyeret para yuniornya. Partainya pun kerap menjadi bulan-bulanan dari lawan politiknya. Citra partai korup melekat pada diri Partai Demokrat. Akibatnya, elektabilitas Partai Demokrat anjlok.

SBY menegaskan, tak hanya kader Partai Demokrat  yang korupsi. Para kader di parpol lain juga turut terlibat kasus korupsi. Bahkan, korupsi yang dilakukan politisi parpol lainnya lebih parah.

SBY mengklaim telah memiliki data terkait fakta dan angka kasus korupsi yang dikumpulkan selama ini. "Di jajaran DPRD tingkat provinsi selama 2004-2012, korupsi yang dilakukan oknum Partai Demokrat mencapai 3,9 persen. Di atas Partai Demokrat, masih ada 4 partai lainnya. Persentasenya berturut-turut adalah 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen, dan 5,32 persen. Totalnya 75 persen. Bandingkan dengan Partai Demokrat yang hanya 3,9 persen," kata SBY di sela-sela Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam.

Selanjutnya, korupsi di jajaran DPRD tingkat kabupaten/kota, oknum Partai Demokrat yang terlibat adalah 11,5 persen. Di atas Partai Demokrat, kata SBY, ada dua parpol lainnya, masing-masing 27 persen dan 14,4 persen. "Di tingkat menteri, anggota DPR, gubernur, hingga bupati/wali kota, kader Partai Demokrat yang terlibat 8,6 persen. Di atas Partai Demokrat, ada dua parpol, masing-masing 33,7 persen dan 16,6 persen. Dengan data ini, adilkah kalau partai kita dicap sebagai partai korup?" kata SBY.

SBY menegaskan, Partai Demokrat adalah partai yang antikorupsi. SBY mengklaim, dirinya tetap konsisten dalam melakukan pemberantasan korupsi. Partai yang dibinanya tidak akan melindungi para kader yang terlibat kasus korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

P2G Minta Kemendikbud Ristek Batalkan Asesmen Nasional dalam Situasi Pandemi Covid-19

P2G Minta Kemendikbud Ristek Batalkan Asesmen Nasional dalam Situasi Pandemi Covid-19

Nasional
Pengacara Moeldoko Yakin Tudingan ICW soal Ivermectin Penuhi Unsur Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Pengacara Moeldoko Yakin Tudingan ICW soal Ivermectin Penuhi Unsur Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Nasional
Polri: Cara 'Debt Collector' Pinjol Ilegal Tagih Utang ke Peminjam Mencemarkan Nama Baik

Polri: Cara "Debt Collector" Pinjol Ilegal Tagih Utang ke Peminjam Mencemarkan Nama Baik

Nasional
Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin

Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin

Nasional
Bongkar Aksi Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai, Bareskrim Tangkap 8 Orang di Medan-Jakarta

Bongkar Aksi Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai, Bareskrim Tangkap 8 Orang di Medan-Jakarta

Nasional
7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

Nasional
Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Nasional
Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Nasional
Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Nasional
Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Nasional
Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Nasional
Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X