Komisi X Tidak Tahu Program Tahun Jamak

Jakarta, Kompas - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Dedi Gumelar, menyatakan, awalnya pemerintah tidak memberi tahu DPR bahwa pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, menggunakan program tahun jamak (multiyears) dengan anggaran seluruhnya Rp 1,2 triliun.

Ketidaktahuan tersebut membuat DPR menahan anggaran Rp 500 miliar untuk kelanjutan proyek itu di tahun 2012.

Dedi, politisi dari PDI-P, Senin (4/6) di Jakarta, menuturkan, DPR awalnya hanya mengetahui proyek Hambalang dianggarkan sejak 2009, tetapi tidak multiyears. Pada 2009 dianggarkan Rp 125 miliar, lalu Rp 150 miliar tahun 2010, kemudian Rp 400 miliar pada tahun 2011.

”Saat membahas APBN 2012 pada Oktober 2011, Komisi X ingin menggunakan anggaran Rp 500 miliar untuk pembiayaan olimpiade, PON, SEA Games, dan sejenisnya. Namun, saat itu Menteri Keuangan tiba-tiba mengatakan anggaran Rp 500 miliar itu untuk proyek Hambalang yang bersifat multiyears hingga tidak dapat dialihkan untuk kepentingan lain. Saat itu, kami kaget karena baru mengetahui tentang proyek yang multiyears dan seluruhnya mencapai Rp 1,2 triliun. Hal itu sebelumnya tidak pernah diberitahukan oleh pemerintah. Padahal, DPR punya hak anggaran,” ujar Dedi.

Untuk menyelesaikan masalah ini, lanjut Dedi, Komisi X DPR lalu membentuk panitia kerja (panja) pada 6 Februari 2012. Pada saat itu juga diputuskan anggaran Rp 500 miliar itu diberi tanda bintang yang artinya belum dapat dicairkan hingga saat ini.

Panja telah bertemu dengan konsultan dan kontraktor proyek Hambalang. ”Mereka menyatakan proyek layak dilaksanakan di Hambalang. Namun, saat berkunjung ke sana, kami merasa medannya kurang nyaman karena amat miring,” kata Dedi.

Terkait amblesnya sebagian bangunan di proyek itu, Dedi menegaskan, ”Kami mendesak pemerintah dan menteri terkait bertanggung jawab dengan apa pun yang terjadi di lapangan.”

Namun, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menyatakan, telah mengikuti semua prosedur dan tahapan dalam penyusunan anggaran proyek Hambalang.

Kemarin, KPK meminta keterangan dari seorang pegawai PT Adhi Karya bernama Enny.(RAY/NWO)