Yudi Latief: Kekeluargaan Kunci Persatuan

Kompas.com - 01/06/2012, 01:15 WIB
EditorJodhi Yudono

JAKARTA, KOMPAS.com--Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latief mengatakan kekeluargaan menjadi kunci utama mempersatukan kemajemukan bangsa Indonesia.

"Politik kenegaraan yang secara tepat guna sanggup mempersatukan kemajemukan Indonesia adalah desain negara kekeluargaan," kata Yudi Latief pada Konggres Pancasila di MPR Senayan, Kamis.

Konggres Pancasila mengambil tema "Revitalisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memelihara ke Indonesian kita" akan berlangsung selama dua hari.

Dengan demikian semangat kekeluargaan merupakan cetakan dasar dan karakter ideal keIndonesiaan, Ia bukan saja dasar statis yang mempersatukan, melainkan juga dasar dinamis yang menuntun ke arah mana bangsa ini berjalan.

Oleh karena itu tambah Yudi, kekeluargaan merupakan jantung ke-Indonesiaan, kehilangan semangat kekeluargaan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia merupakan kehilangan segala-galanya. Kehilangan yang membuat biduk perahu kebangsaan limbung, terombang-ambing gelombang perubahan tanpa jangkar dan arah tujuan.

"Jika demokrasi Indonesia kian diragukan kemaslahatannya, tak lain karena perkembangan demokrasi yang cenderung tercerabut dari jiwa kekeluargaan," kata Yudi.

Yudi mencontohkan perda berbasis ekslusivisme keagamaan bersitumbuh menikam jiwa ketuhanan yang berkebudayaan, lembaga finansial dan korporasi internasional dibiarkan mengintervensi perundang-undangan dengan mengorbankan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Yudi menambahkan nepotisme, tribalisme, pemujaan putra daerah dalam pemilukada melemahkan persatuan bangsa. Begitupun anggota parlemen yang bergotong royong menjarah uang rakyat dengan memperjuangan ’dana aspirasi’ seraya mengabaikan aspirasi rakyat melupakan kegotongroyomgan berdasarkan hikmah kebijaksanaan.

"Demokrasi yang dijalankan justru memutar jarum jam ke belakang, membawa kembali rakyat pada periode pra politik saat terkungkung dalam hukum besi. Distorsi ini terjadi karena orang bekerja dari politik, bukan untuk politik," katanya.

Menurut Yudi di sini pintu masuk bagi persekongkolan antara pengusaha hitam dan politisi hitam dalam institutional crafting dan legal drafting. Suatu penyanderaan demokrasi yang mengarah pada legalisasi kejahatan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X