Grasi Corby atas Pertimbangan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengatakan, pemberian grasi berupa pengurangan masa hukuman selama lima tahun kepada terpidana perkara narkotika, Schapelle Corby, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan pertimbangan banyak pihak.

"Kami meminta pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung dan menteri-menteri terkait," kata Sudi kepada para wartawan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/5/2012).

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, banyak negara yang telah melakukan dekriminalisasi kepemilikan ganja. "Beberapa negara telah memberlakukan hukuman ringan bagi pelanggaran hukum terkait kepemilikan ganja. Bahkan, sudah ada negara yang mendekriminalisasinya," kata Amir kepada Kompas.com.

Amir mengatakan, Pemerintah Indonesia berharap pemberian grasi ini memberikan pesan kepada Pemerintah Australia agar melakukan hal serupa terhadap tahanan asal Indonesia. "Khususnya anak di bawah umur yang cukup banyak berada di dalam tahanan Australia Utara karena terlibat sebagai anak kapal dalam kasus trafficking. Semoga ini mendapat perhatian dan dapat dilepaskan sehingga mereka bisa bergabung dengan keluarganya," kata Amir.

Saat ini, Corby masih menjalani hukuman penjara 20 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali, karena menyelundupkan 4,1 kilogram ganja.