Hakim Dinilai Melanggar

Kompas.com - 19/05/2012, 02:27 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengeluarkan putusan sela penundaan keputusan presiden soal penetapan gubernur Bengkulu pengganti Agusrin M Najamuddin dinilai melanggar Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara.

”Di dalam penetapan dikatakan tergugat diberi tahu lewat telepon. Hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang mensyaratkan pemanggilan tergugat dianggap sah jika dilakukan dengan surat tercatat resmi,” ujar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, Jumat (18/5) di Jakarta.

Menurut Denny, putusan yang dikeluarkan pada hari yang bersamaan dengan pengajuan gugatan adalah aneh, apa pun alasannya. Oleh karena itu, ia sepakat jika Komisi Yudisial memeriksa hal tersebut karena sesuai dengan kewenangan mereka.

”Saya juga khawatir pengadilan TUN dijadikan modus baru bagi kepala daerah yang terjerat kasus korupsi untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai kepala daerah. Itu tentu sangat berbahaya bagi agenda pemberantasan korupsi, dan karenanya tidak dapat dibiarkan,” ujarnya.

Mahkamah Agung (MA) sedang mengkaji putusan sela tersebut dari sudut hukum administrasi negara. Pengkajian dilakukan oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara.

Terima Yusril

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Yusril Ihza Mahendra, Kamis malam di di Puri Cikeas Indah, Bogor. Presiden minta masukan Yusril yang menjadi kuasa hukum Agusrin terkait putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

”Presiden selalu terbuka atas pandangan rasional mengenai hal tertentu, apalagi itu dengan tujuan positif demi terselenggaranya sistem ketatanegaraan yang baik. Pandangan Yusril didengar Presiden,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Jumat.

Juru Bicara MA, yang juga Ketua Muda Pidana Khusus MA, Djoko Sarwoko, mengatakan, MA sudah menerima salinan putusan sela terkait penangguhan pelantikan Junaedi sebagai Gubernur Bengkulu definitif hingga 2015 pengganti Agusrin.

Mengenai status Agusrin, Djoko menegaskan, tidak ada perubahan. Agusrin tetap berstatus narapidana dan upaya hukum peninjauan kembali tidak menangguhkan eksekusi. Agusrin adalah mantan Gubernur Bengkulu yang diberhentikan karena terbukti korupsi sesuai putusan kasasi MA.

PTUN Jakarta mengeluarkan putusan sela yang isinya memerintahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Tergugat I), Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (Tergugat II), dan Wakil Gubernur Bengkulu Junaedi (Tergugat III) menunda pelaksanakan keppres penggantian Agusrin. (ANA/WHY)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X