KPU Bisa Tolak Capres

Jakarta, Kompas - Konstitusi memberi hak eksklusif bagi partai politik atau gabungan parpol mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih langsung dalam pemilihan umum. Hak eksklusif itu harus digunakan secara demokratis, terbuka, dan di ruang publik.

Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin menekankan, mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden harus demokratis dan terbuka, seperti diatur dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

”KPU berhak menolak pencalonan jika rakyat keberatan terhadap pasangan calon yang diusulkan parpol yang dinilai tidak demokratis dan terbuka,” kata Irman, Rabu (16/5) siang.

Ketentuan undang-undang itu memuat klausul, penentuan capres dan atau cawapres dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai mekanisme internal parpol bersangkutan. Dasar itu mengikat KPU bisa menolak pasangan calon yang mekanisme pencalonannya tidak demokratis dan terbuka.

”Ibaratnya, tidak boleh elite parpol masuk kamar terus menutup dan mengunci pintu kamar, tiba-tiba keluar pasangan capresnya. Itu inkonstitusional,” ungkap Irman.

Peneliti utama The Indonesian Institute, Hanta Yuda AR, menyebutkan, saat ini perdebatan sangat kuat pada tahap pemilihan (election). Menurut dia, problem terbesar terletak pada tahap seleksi internal parpol yang hegemonik, oligarkis, dan transaksional. Figur di luar ”pengendali” partai atau elite oligarkis penguasa parpol sulit muncul.

”Jika perlu mekanisme penjaringan capres di internal partai-partai, itu diatur di UU Pemilu Presiden,” ujar Hanta.

Kelompok manula

Dari Slovenia, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, pencalonan presiden pada Pemilu 2014 bukan soal tua atau muda. ”Saya jelas masuk kelompok manula (manusia lanjut usia). Namun, tanggung jawab mengatasi persoalan bangsa tak bisa dihadapkan antara kaum tua dan muda,” ujarnya.

Dalam dialog dengan warga Indonesia di Slovenia, Megawati tak menegaskan akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2014. Namun, sejumlah warga Indonesia di Slovenia berharap Megawati dan PDI-P tak lagi menjadi oposisi. (DIK/TRA)