Jangan Pakai Alasan Menjaga Hubungan Diplomatik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta jangan memakai alasan menjaga hubungan diplomatik dengan Malaysia dalam mengusut kasus tewasnya tiga tenaga kerja asal Nusa Tenggara Barat serta hilangnya organ tubuh mereka. Pemerintah tak boleh memakai alasan itu dengan mengorbankan hak-hak warga negara.

"SBY selalu menjaga citra dan menjaga hubungan diplomatik negeri serumpun. Ini momen mengevaluasi hubungan diplomasi kedua negara. Jangan sampai karena menjaga hubungan diplomasi lalu mengorbankan hak-hak warga negaranya sendiri. Satu nyawa pun tak bisa diabaikan," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2012).

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil secara terpisah meminta pemerintah menghentikan sementara hubungan diplomatik dengan Malaysia sampai ada kejelasan dari Malaysia mengenai hilangnya organ tubuh TKI.

Anis mengatakan, pemerintah selama ini hanya melihat angka pendapatan negara dari pengiriman TKI. Namun, kata dia, pemerintah mengabaikan perlindungan hak-hak TKI.

"Kalau sudah omongin persoalan perlindungan, semuanya gagap. Dalam kasus NTB, kelihatan koordinasinya berantakan antara Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, KBRI, Kemenakertrans, dan Pemda," kata Anis.

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengatakan, Presiden perlu mengevaluasi kinerja semua pimpinan instansi yang mengurusi TKI. "Pertama (yang dievaluasi) Kementerian Luar Negeri karena dia yang terdepan. Jangan kecolongan terus warga kita dipancung, dibunuh," kata Ribka.