Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurul: Tindakan Malaysia Rasis dan Sadis

Kompas.com - 26/04/2012, 17:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencurian organ tubuh pada jenazah tenaga kerja Indonesia yang tewas di Malaysia dinilai sebagai perbuatan rasis, sadis, dan diskriminatif. Pemerintah Indonesia harus mengirimkan protes keras kepada Pemerintah Malaysia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin pada hari Kamis (26/4/2012) di Jakarta mengatakan, pengambilan organ-organ tubuh pada TKI asal Nusa Tenggara Barat itu merupakan tindakan yang sangat keterlaluan. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Malaysia telah berbuat semena-mena kepada warga Indonesia.

"Pertanyaannya, mengapa harus warga Indonesia? Di sana juga banyak etnis lain yang datang sebagai perkerja. Banyak perkara yang membuat kita terluka oleh kesemena-menaan mereka. Semoga pemerintah dapat segera menuntaskan perkara ini dan menegakkan marwah bangsa Indonesia," kata Nurul, melalui pesan singkat kepada wartawan.

Hal itu dikatakannya menanggapi hasil otopsi terhadap Herman, salah satu dari tiga jenazah TKI yang tewas ditembak Kepolisian Diraja Malaysia. Organ tubuh Herman yang hilang meliputi mata, otak, jantung, dan ginjal. Otopsi dilakukan tim dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Nusa Tenggara Barat di pemakaman.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, PDI-P mengecam kelalaian pemerintah yang mengirimkan TKI ke negara yang tak mempunyai sistem proteksi warga. Pihaknya menilai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI gagal melindungi hak hidup TKI.

"Sudah sepantaskan kedua lembaga itu dengan Kementerian Luar Negeri mengambil inisiatif untuk mencari kebenaran melalui jalur hukum di Malaysia sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap rakyat," kata dia.

Eva menyayangkan sikap pemerintah yang menghentikan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia. Menurut dia, Kemenakertrans dan BNP2TKI lebih mementingkan pendapatan negara daripada perlindungan WNI. "Maka, terpuruknya nasib TKI merupakan cerminan filosofis kerja dua lembaga tersebut sebagai profit karena semua rekomendasi DPR diabaikan," kata anggota Komisi III itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    Nasional
    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    Nasional
    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

    Nasional
    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    Nasional
    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Nasional
    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

    Nasional
    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Nasional
    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Nasional
    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Nasional
    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Nasional
    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Nasional
    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com