Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal TKI, Pemerintah Jangan Cuma Beri Santunan

Kompas.com - 25/04/2012, 17:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia didesak menuntaskan kasus penembakan tiga tenaga kerja asal Indonesia oleh Kepolisian Diraja Malaysia. Pemerintah diminta jangan mengulangi kesalahan terkait kasus kematian beberapa TKI sebelumnya.

"Pemerintah jangan menyelesaikan hanya dengan memberikan santunan kepada pihak keluarga karena itu tidak menyelesaikan masalah. Kasus (TKI asal) Sampang hanya diberi santunan," kata anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka, di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Tiga orang TKI asal Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon tewas ditembak polisi Diraja Malaysia. Malaysia menyebut mereka melakukan penyerangan saat akan ditangkap.

Ketika dipulangkan pada 5 April 2012, pada ketiga jenazah tersebut ditemukan jahitan tidak wajar, yakni di kedua mata, dada, dan perut bagian bawah. Diduga ada organ tubuh yang diambil dari jenazah TKI tersebut.

Rieke menjelaskan, pemerintah tak mengusut penembakan tiga TKI asal Sampang. Padahal, pemerintah Malaysia sudah mengakui kesalahan terkait penembakan itu. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah segera melakukan otopsi ulang terhadap ketiga jenazah asal NTB.

Ahli forensik RSCM Abdul Munim Idris mengatakan, meski sudah satu bulan, otopsi terhadap ketiga jenazah TKI itu masih bisa dilakukan. Menurut dia, dengan otopsi ulang dapat dipastikan apakah benar penyebab kematian seperti yang dilaporkan Malaysia serta memastikan adakah organ tubuh yang hilang. "Kasus yang di Sampang, saya yang lakukan otopsi ulang. Ternyata ada luka lain selain ditembak dan tak sesuai dengan scan yang diberikan," kata Munim.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah meminta agar pemerintah Malaysia membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak luar untuk melakukan penyelidikan. Selain itu, pemerintah Malaysia juga harus memberikan klarifikasi resmi kepada Indonesia. "Evaluasi kelambatan KBRI Kuala Lumpur terhadap kasus TKI ini!" kata Anis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com