Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal TKI, Polri Minta Penjelasan Polisi Diraja Malaysia

Kompas.com - 24/04/2012, 18:03 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyatakan, kini pihaknya sedang menunggu tindakan dari Kementerian Luar RI untuk menelusuri penyebab kematian tiga tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditembak oleh polisi Diraja Malaysia. Pasalnya selain ditembak, mereka juga diduga menjadi korban perdagangan organ tubuh. Ini akan menjadi dasar bagi Polri untuk menindaklanjuti kasus yang menimpa ketiganya.

"Untuk pidana yang terjadi di luar negeri, kita harus ikuti aturan yang berlaku di negara tersebut melalui Kementerian Luar Negeri. Bila mana ditemukan kejanggalan-kejanggalan kita akan minta kepada kepolisiannya untuk melaksanakan pemeriksaan ulang atau bisa dilaporkan secara jelas apa yang terjadi," jelas Saud di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Menurutnya, dari Kementerian Luar Negeri yang berhak untuk berkoordinasi langsung mengenai masalah ini dengan Malaysia. Salah satunya dengan membuat surat kepada kepolisian setempat untuk melakukan proses otopsi terhadap jenazah tiga TKI yaitu Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon. Apalagi jika tiga TKI itu tewas karena ditembak.

Menurutnya, perlu ada pertanggungjawaban hukum, apakah benar itu penembakan dengan alasan tertentu atau sengaja ditembak. Oleh karena itu, perlu ada otopsi dari masing-masing negara.

"Nantikan bisa kita proses di Tanah Air juga. Kita melakukan otopsi ulang dan kroscek apa saja organ yang tidak ada dari hasil otopsi itu. Jadi misalkan ada yang hilang, maka kita akan menyampaikan nota keberatan agar dapat di proses tuntas dan dikroscek kembali," ujarnya.

Pihak Malaysia beralasan bahwa penembakan tiga TKI asal NTB itu dilakukan karena mereka melakukan penyerangan saat akan ditangkap. Namun ketika dipulangkan pada 5 April 2012 Migrant Care menyebut ada jahitan tak wajar pada tubuh ketiganya. Diantaranya pada kedua mata, dada dan perut bagian bawah. Diduga ada organ tubuh yang diambil. Kejanggalan ini diungkapkan oleh pihak keluarga pada Migrant Care.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com