Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal TKI, Polri Minta Penjelasan Polisi Diraja Malaysia

Kompas.com - 24/04/2012, 18:03 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyatakan, kini pihaknya sedang menunggu tindakan dari Kementerian Luar RI untuk menelusuri penyebab kematian tiga tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditembak oleh polisi Diraja Malaysia. Pasalnya selain ditembak, mereka juga diduga menjadi korban perdagangan organ tubuh. Ini akan menjadi dasar bagi Polri untuk menindaklanjuti kasus yang menimpa ketiganya.

"Untuk pidana yang terjadi di luar negeri, kita harus ikuti aturan yang berlaku di negara tersebut melalui Kementerian Luar Negeri. Bila mana ditemukan kejanggalan-kejanggalan kita akan minta kepada kepolisiannya untuk melaksanakan pemeriksaan ulang atau bisa dilaporkan secara jelas apa yang terjadi," jelas Saud di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Menurutnya, dari Kementerian Luar Negeri yang berhak untuk berkoordinasi langsung mengenai masalah ini dengan Malaysia. Salah satunya dengan membuat surat kepada kepolisian setempat untuk melakukan proses otopsi terhadap jenazah tiga TKI yaitu Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon. Apalagi jika tiga TKI itu tewas karena ditembak.

Menurutnya, perlu ada pertanggungjawaban hukum, apakah benar itu penembakan dengan alasan tertentu atau sengaja ditembak. Oleh karena itu, perlu ada otopsi dari masing-masing negara.

"Nantikan bisa kita proses di Tanah Air juga. Kita melakukan otopsi ulang dan kroscek apa saja organ yang tidak ada dari hasil otopsi itu. Jadi misalkan ada yang hilang, maka kita akan menyampaikan nota keberatan agar dapat di proses tuntas dan dikroscek kembali," ujarnya.

Pihak Malaysia beralasan bahwa penembakan tiga TKI asal NTB itu dilakukan karena mereka melakukan penyerangan saat akan ditangkap. Namun ketika dipulangkan pada 5 April 2012 Migrant Care menyebut ada jahitan tak wajar pada tubuh ketiganya. Diantaranya pada kedua mata, dada dan perut bagian bawah. Diduga ada organ tubuh yang diambil. Kejanggalan ini diungkapkan oleh pihak keluarga pada Migrant Care.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

    Nasional
    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com