Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Antraks, Kedubes Perancis Tak Lapor ke Kemlu

Kompas.com - 24/04/2012, 17:53 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI mengetahui bahwa Kedutaan Besar Perancis menerima surat tak beridentitas bertuliskan "Antrax" dari pemberitaan media massa.

Tidak ada informasi langsung mengenai hal tersebut dari Kedubes Perancis. "Dari informasi media, tampaknya hal ini sudah ditangani oleh Polri," kata Michael Tene singkat kepada Kompas.com, Selasa (24/4/2012).

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI Marciano Norman memastikan bahwa surat tak beridentitas tersebut adalah palsu. Surat tersebut hanya berupa ancaman.

"Sudah dipastikan itu bukan virus antraks. Itu hanya tulisan saja," kata Marciano secara singkat kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan, soal surat tak beridentitas tersebut telah ditangani Polda Metro Jaya. "Polisi akan menyelidikinya," kata Kapolri singkat.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto. Menurutnya, surat yang berisi serbuk yang diduga antraks itu dikirim melalui pos.

Saat ini serbuk beserta surat itu sudah dibawa ke laboratorium di Bogor, Jawa Barat, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. "Sementara penerima surat sudah disterilisasi, dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso," ujarnya.

Dua pegawai kedutaan yang dibawa ke sana yakni Fabien dan Ghilien. "Dua-duanya orang Perancis," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com