PDIP Minta Pemerintah Konsisten Koversi BBM ke Gas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta konsisten menjalankan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas. Pemerintah diminta jangan kembali pada wacana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Sikap itu disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat jumpa pers di ruang F-PDIP di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2012). F-PDIP menyikapi rencana pemerintah melarang mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas menggunakan BBM bersubsidi.

"Mengapa strategi yang dipilih pemerintah dengan memaksa menggunakan pertamax? Kenapa pemerintah tidak melakukan skenario yang dibuatnya sendiri yakni konversi BBM ke gas? Kita ingin ada konsistensi pemerintah," kata Dolpin anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP. Ikut hadir anggota Komisi VII DPR dari F-PDIP Daryatmo Mardiyanto.

Dolpin mengatakan, rencana pelarangan mobil dengan kapasitas mesin diatas 1.500 cc menggunakan premium bukti pemerintah ingin mencari jalan pintas mengatasi masalah BBM. Seharusnya, kata dia, pemerintah segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) agar penggunaan BBM berkurang.

Dolpin menjelaskan, sudah ada anggaran sebesar Rp 2 triliun yang disetujui DPR untuk memasang infrastruktur pengisian gas di SPBU. Pemasangan di satu SPBU, kata dia, membutuhkan biaya Rp 2 miliar. Dengan demikian, dana Rp 2 triliun itu cukup untuk memasang di 100 SPBU.

Kalau pun pemerintah membutuhkan dana hingga Rp 10 triliun untuk konversi BBM ke gas, lanjut dia, pemerintah bisa menggunakan sebagian dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang ditetapkan dalam UU APBNP 2012 sebesar Rp 30,5 triliun.

Dikatakan Dolpin, hingga saat ini pemerintah tak menyampaikan perkembangan konversi BBM. "Kenapa tidak disosialisasikan ke masyarakat (penggunaan bahan bakar gas) supaya masyarakat siap? Kenapa masih membawa wacana BBM bersubsidi tidak tepat sasaran?" ucap dia.

Jika pun ingin menghemat penggunaan BBM bersubsidi, lanjut Dolpin, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Pasalnya, diduga kuat banyak penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi yang dilakukan industri.

"Saya pernah cek perkebunan sawit menggunakan BBM bersubsidi. Jadi penegakan hukum harus jalan," kata dia.

Daryatmo menambahkan, pihaknya mempertanyakan efektifitas pelarangan mobil dengan kapasitas mesin diatas 1.500 cc menggunakan premium. Pasalnya, kata dia, pihak Pertamina menyebutkan membutuhkan waktu tiga bulan untuk persiapan dan pihak SPBU membutuhkan waktu enam bulan.

Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui program itu pada bulan ini, katanya, berarti program itu baru bisa berjalan bulan Oktober 2012. "Bulan itu pembahasan APBNP 2013 sudah mau selesai," pungkas dia.