Peraturan KPU Hanya Melengkapi UU Pemilu

Kompas.com - 21/04/2012, 02:16 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum tidak akan membuat peraturan terkait pembatasan penggunaan dana kampanye. Hal ini dinilai sebagai nilai baru yang tidak ditetapkan pada Undang-Undang Pemilu. Namun, KPU berjanji memastikan sumber dana kampanye serta audit laporan kampanye secara berkala.

Ketua KPU Husni Kamil Manik serta anggota KPU, Hadar N Gumay dan Ida Budhiati, mengatakan hal tersebut secara terpisah seusai serah terima jabatan di kantor KPU, di Jakarta, Jumat (20/4). Hadir dalam acara ini Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR Agun Gunajar dan Ganjar Pranowo, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Sutarman, anggota KPU 2002-2007 Daan Dimara, dan lima anggota KPU periode 2007-2012.

Menurut Husni, pembatasan dana kampanye hanya pada sumbernya. Namun, jumlah keseluruhan dana kampanye yang diterima dan jumlah dana kampanye yang dibelanjakan sulit dibatasi. ”KPU hanya membuat aturan terkait aspek teknis untuk melengkapi undang-undang. Kalau aspek politis, kewenangan DPR,” tuturnya.

Hadar menambahkan, pembatasan penggunaan dana kampanye semestinya diselesaikan oleh pembuat undang-undang. Adapun KPU hanya memastikan ada laporan penggunaan dana kampanye, model laporannya, formulir, audit, serta menjaga transparansi semua ini.

”DPR keliru kalau melempar (kewenangan itu) kepada kami. Kalau DPR sungguh serius mau membuat aturan (pembatasan dana kampanye), seharusnya dibahas dulu,” kata Hadar.

Hal ini sama dengan pertanggungjawaban penggunaan dana kampanye calon anggota legislatif (caleg). Undang-undang tak mewajibkan caleg melaporkan dana kampanye. Peserta pemilu, dalam perundang-undangan pun, hanya parpol, bukan caleg.

Kendati demikian, kata Ida, KPU akan mengkaji masalah dana kampanye dalam UU Pemilu dari aspek hukum. Seberapa luas ruang yang dapat diisi KPU akan ditentukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas penyelenggaraan pemilu, dan norma hukum yang lebih universal seperti konvensi hak sipil politik.

Saat ini, tambah Ida, regulasi yang dianggap mendesak dikerjakan terkait empat hal. Empat hal itu adalah tahapan program dan jadwal, pengaturan pendaftaran peserta pemilu, verifikasi peserta pemilu, dan calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah.

Sepanjang dua bulan ini, KPU masih mengidentifikasi peraturan-peraturan yang diperlukan. Apabila ada kekosongan aturan atau pasal yang multitafsir, Husni mengatakan, KPU akan berkonsultasi dengan DPR. Dengan demikian, diharapkan aturan yang dibuat komprehensif dan tidak saling bertabrakan. (INA)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X