Intelijen Punya Jalur Sendiri
Jakarta, Kompas
Mereka tidak melapor kepada Kepala Polda Papua meski dalam keadaan tertib sipil seperti saat ini, penanggung jawab keamanan ada pada kepala daerah dan dilaksanakan oleh polisi. ”Operasi intelijen kalau ketahuan, ya, dia jadi salah,” kata Iskandar.
Sebelumnya, Komnas HAM mempertanyakan, mengapa banyak kasus penembakan di Papua tak berlanjut dengan penangkapan tersangka. Pemerintah selalu menuding pelakunya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Komisioner Komnas HAM, Joseph A Prasetyo, menyatakan, dari informasi yang diperolehnya, ada sekelompok orang yang disebut ”pasukan malaikat”. Mereka bukan TNI dan bukan juga OPM. ”Karena itu, kami minta agar ada transparansi, setiap operasi di Papua agar melapor ke Kapolda karena di Papua kan kondisinya tertib sipil,” katanya.
Menurut Iskandar, untuk operasi pengamanan perbatasan dan pengamanan daerah rawan, dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ataupun dengan otoritas Polri setempat.
Akan tetapi, untuk intelijen, kalau memang perlu koordinasi, dilakukan dengan jalur intelijen yang ada di atasnya. ”Kalau tidak perlu koordinasi, ya, tidak dilakukan,” kata Iskandar.
Sementara itu, ditemui di Kantor DPR Papua, Jayapura, Rabu, Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai mengatakan, aparat keamanan, terutama polisi, belum mampu menciptakan ketertiban dan keamanan di Papua.
Penembakan di wilayah PT Freeport dan Puncak Jaya, misalnya, terus berulang. Namun, aparat keamanan belum mampu mengungkap siapa pelakunya.
Meski banyak aparat TNI, polisi, serta agen dari BIN dan BAIS yang ditugaskan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, sebuah pesawat sipil justru ditembaki saat mendarat di Bandara Mulia dan menewaskan satu penumpang.
Penembakan itu menyebabkan para pilot enggan terbang ke Mulia dan berdampak terhadap mobilitas warga dan pasokan bahan makanan ke Mulia. Hingga saat ini, sejak penembakan Twin Otter Trigana Air, Minggu (8/4), belum ada pesawat perintis yang terbang kembali ke Mulia.
Terpopuler
Now Trending
