Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Kembali Periksa Pimpinan Banggar DPR

Kompas.com - 05/04/2012, 11:01 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID).

Kamis (5/4/2012) ini, giliran Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar) dan Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat) yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan. "Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WON (Wa Ode Nurhayati)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Kamis.

Mekeng dan Mirwan memenuhi panggilan KPK hari ini. Mereka tiba di gedung KPK, Jakarta, secara bersamaan sekitar pukul 09.30. Keduanya turun dari mobil yang sama kemudian meluncur ke dalam gedung tanpa berkomentar kepada awak media.Terlihat, Mirwan mengenakan kemeja batik hijau lengan pendek, sementara Mekeng memakai safari biru.

Dalam kasus dugaan suap PPID, KPK menetapkan mantan anggota Banggar DPR asal Fraksi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, sebagai tersangka kasus ini. Wa Ode diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq yang diberikan melalui politisi Partai Golkar, Haris Surahman. Fahd juga ditetapkan sebagai tersangka. Diduga, pemberian suap itu terkait pengalokasian dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh.

Belakangan, Wa Ode mengungkap adanya keterlibatan pimpinan Banggar dalam kasus ini. Wa Ode mengaku telah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan pimpinan Banggar itu. Terkait Mekeng, Wa Ode pernah menuding politikus Golkar tersebut turut berperan dalam kasusnya. Menurut Wa Ode, kasus dugaan suap PPID yang menjeratnya saat ini merupakan rekayasa politisi-politisi Partai Golkar.

Terkait penyidikan kasus ini, Juru Bicara KPK, Johan Budi sebelumnya mengatakan, KPK mengembangkan kasus dugaan suap PPID yang menjerat Wa Ode tersebut. Namun, ke mana arah pengembangannya, Johan belum dapat mengungkapkan.

Selain melakukan penggeledahan ruang Sekretariat Banggar beberapa waktu lalu, KPK memeriksa pihak lain yang dianggap terkait. Pada 21 Maret 2012 lalu, KPK memeriksa pimpinan Banggar lainnya yakni Tamsil Linrung (Fraksi PKS) dan Olly Dondokambey (Fraksi PDI-Perjuangan).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Nasional
    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Nasional
    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Nasional
    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Nasional
    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Nasional
    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Nasional
    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com