Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhuk dan HAM Hentikan Kerja Sama dengan BNN

Kompas.com - 04/04/2012, 17:43 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sementara menghentikan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penindakan dugaan tindak pidana narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang termuat dalam nota kesepahaman (Mou) kedua belah pihak. Hal tersebut diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin dalam jumpa pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (4/4/2012).

"Untuk sementara saya bekukan MoU dengan BNN terkait dengan penindakan," kata Amir.

Hadir dalam jumpa pers tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sihabuddin, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sam L Tobing, Sekretaris Jenderal Kemenhuk dan HAM, Bambang Rantam, Dirjen Administrasi Hukum Umum Aidir Amin Daud, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Wahiduddin. Tidak terlihat Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indraya dalam jumpa pers tersebut.

Meskipun demikian, menurut Amir, kerjasama terkait peminjaman warga binaan untuk keperluan penyidikan, dapat tetap berjalan. Berdasarkan nota kesepahaman antara Kemenhuk dan HAM dengan BNN tersebut, aparat BNN diperbolehkan masuk ke mana saja, termasuk ke lapas, jika ada dugaan atau indikasi suatu tindak pidana narkotika yang terjadi di suatu tempat dan ada tersangka yang menjadi target operasi.

Menurut Amir, penghentian kerjasama dengan BNN ini dilakukan hingga kedua belah pihak menyepakati standar operasi prosedur yang lebih jelas terkait penindakan ke lapas-lapas.

"Saya dan kepala BNN akan duduk bersama, tidak membatalkan MoU tapi secara sepihak menarik diri dari MoU tersebut, menyepakati standar baku supaya tidak terulang kejadian seperti yang kita alami," katanya.

Seusai jumpa pers, Amir menegaskan kalau Denny Indraya tidak diperkenankan lagi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapas-lapas, mengingat penghentian MoU tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi insiden pemukulan terhadap penjaga pintu utama Lapas Kelas II A Pekanbaru saat Denny melakukan sidak bersama BNN pada Senin (2/4/2012) malam. Insiden ini menuai protes dari para petugas lapas.

Dalam jumpa pers tersebut, Amir juga meminta agar kejadian ini tidak dikait-kaitkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan pihaknya bersama BNN. "Ingin saya ingatkan, jangan dicampuradukan, dua masalah yang berbeda. Insiden di Lapas Pekanbaru, sebagian yang terjadi jujur diakui memang terjadi walaupun sebagian tidak seperti itu versinya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com