Presiden Akan Undang Setgab Tanpa PKS

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan para pemimpin partai koalisi dalam beberapa hari kedepan untuk membicarakan masalah Partai Keadilan Sejahtera. Pertemuan itu, disebut tanpa mengikutsertakan PKS.

"Dua atau tiga hari ini Bapak (Yudhoyono) akan mengumpul rekan-rekan koalisi tanpa PKS. Sahabat-sahabat koalisi pun gerah. Karena tidak diundang, saya baca PKS akan dikeluarkan," kata Ketua Divisi Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Menurut Ruhut, Yudhoyono mengatakan sebagai Presiden punya hak prerogatif untuk mengganti menteri. Apabila PKS nantinya tak lagi di Sekretariat Gabungan, kata dia, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu.

"Ada beberapa teman-teman yang bercanda (jika menteri PKS di-reshuffle), lowongan kita juga berminat," kata anggota Komisi III itu.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, Presiden tak perlu sampai repot melakukan musyawarah dengan Setgab untuk membahas masalah PKS. Pasalnya, kata dia, hal itu adalah kewenangan penuh Presiden.

"Ketika PKS menyurati Presiden tentang ide-ide seputar permasalahan harga BBM bersubsidi, Presiden tidak pernah membahasnya di Setgab, bahkan direspons langsung pun tidak. Namun, PKS juga tidak keberatan jika Presiden merasa perlu meminta saran dan dukungan Setgab," kata Mahfudz.

Seperti diberitakan, internal Demokrat mendesak Presiden mengeluarkan PKS dari koalisi. Desakan itu setelah sikap PKS kembali berseberangan dengan kebijakan koalisi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat 6 UU APBNP 2012. Dengan kata lain, PKS menolak memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.