Demokrat Desak SBY Evaluasi PKS

Jakarta, Kompas - Desakan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar mengevaluasi keberadaan Partai Keadilan Sejahtera di koalisi pendukung pemerintah kembali menguat di kalangan internal Partai Demokrat. PKS dianggap tidak konsisten dengan kontrak koalisi menyusul sikap PKS di DPR dalam Rapat Paripurna DPR soal Rancangan APBN Perubahan 2012. Aspirasi itu mengemuka dalam pertemuan Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan elite Partai Demokrat, Minggu (1/4), di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Mereka yang hadir adalah pengurus DPP PD, Fraksi PD di DPR, Dewan Pembina PD, Dewan Kehormatan PD, dan Komisi Pengawas PD.

”Memang tidak dibahas secara spesifik meskipun saya harus mengatakan ada aspirasi yang kuat di kalangan kader Partai Demokrat agar yang tidak konsisten dengan kontrak koalisi itu bisa... (dievaluasi). Intinya bagaimana kontrak koalisi bisa ditegakkan baik,” kata Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum seusai pertemuan.

Pada Rapat Paripurna RAPBN-P 2012, hanya Fraksi PKS yang bersikap berbeda. Lima fraksi lain pendukung pemerintah, yakni Fraksi PD, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB, setuju penambahan Pasal 7 Ayat (6a). Ayat itu memberi ruang bagi pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Namun, PKS tidak setuju penambahan ayat itu.

”Presiden sebagai ketua koalisi, dengan pegangan kontrak koalisi itu, bisa bekerja mengambil keputusan. Tentu keputusannya bersama peserta koalisi,” kata Anas. Ia mengatakan, aspirasi kader Demokrat itu direspons Yudhoyono. Soal kemungkinan penggantian menteri dari PKS, Anas mengatakan, hal itu sepenuhnya kewenangan Presiden.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin mengaku tidak merisaukan desakan kader Demokrat itu. ”Kalau mau mengevaluasi, ya, silakan saja,” katanya. PKS bisa berjuang di dalam ataupun di luar pemerintahan. PKS juga tidak khawatir jika menterinya harus diganti. (WHY)