Harta Koruptor

Kompas.com - 02/04/2012, 02:08 WIB
Editor

SUDJITO

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Dhana Widyatmika, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait dengan rekening gendut yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dhana Widyatmika (DW) memiliki harta yang tidak sebanding dengan golongan kepegawaiannya berupa rekening senilai Rp 60 miliar dan beberapa harta lain (Kompas, 9/3/2012).

Benarkah dugaan kejahatan itu? Kita tunggu hasil pemeriksaan pihak yang berwenang. Dalam sikap hormat terhadap hukum, khususnya asas praduga tak bersalah, layak kasus itu jadi perhatian dan pelajaran bagi siapa pun yang cinta harta. Ada orang miskin dengan cepat menjadi kaya, tetapi setelah kaya justru tak bahagia karena terbebani oleh hartanya dan secara tragis harta mengantarkannya ke penjara.

Ironis dan tragis, tapi sering terjadi di kalangan elite politik dan birokrasi. Mestinya harta merupakan perhiasan dan sarana hidup sehingga kehidupan lebih bahagia dan bermartabat.

Hukum positif sebenarnya telah cukup banyak memberi rambu-rambu tentang tata cara perolehan dan penggunaan harta yang sah dan benar. Moralitas hukum pun telah memberi ajaran mendasar tentang perbuatan- perbuatan yang patut atau tidak patut dilakukan seseorang terhadap harta. Mengapa mereka melanggar ugeran-ugeran itu? Beberapa pesan moral berikut pantas kita perhatikan bersama.

Pertama, kejujuran. Setiap orang mesti jujur dalam perolehan dan penggunaan harta. Bersikap terbuka ketika ada orang mempertanyakannya. Tidak perlu khawatir atau waswas karena di atas kejujuran segalanya mudah dipertanggungjawabkan. Apabila DW memang jujur, maka tegarlah menghadapi pemeriksaan. Apabila tidak ada politik uang, maka tenang-tenanglah para politikus, tak perlu bersilat lidah.

Namun, awas, pengalaman mengajarkan bahwa pemilu, pilkada, dan sejenisnya selalu sarat dengan politik uang. Ujung- ujungnya menyeret siapa pun yang terlibat untuk disidang di meja hijau dan selanjutnya meringkuk di hotel prodeo. Becik ketitik ala ketara.

Kedua, pada harta kita ada hak-hak pihak lain. Pihak lain itu tetangga, sanak saudara, fakir- miskin, bahkan negara. Kewajiban membayar zakat dan pajak tak boleh dilalaikan. Apabila hak-hak mereka kita berikan, berarti harta kita bersih. Harta bersih itu akan menjadi ”teman” kita, menghiasi kehidupan kita, sehingga hidup terasa nyaman dan indah. Akrab, dihormati, dan disegani oleh sesama dan dilin- dungi oleh negara. Yuk, kita mawas diri dengan kewajiban ini.

Sebaliknya, pemerintah jangan gegabah mengatasnamakan negara untuk memeras rakyat dengan pajak atau sejenisnya. Rakyat bukan sapi perahan atau tumbal untuk tegaknya pemerin- tahan yang gonjang-ganjing, defisit keuangan, sebab salah urus.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X