Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar dan PKS Bersayap

Kompas.com - 30/03/2012, 13:18 WIB
FX. Laksana Agung S

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —- Sikap politik Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera bersayap dalam hal isu kenaikan harga bahan bakar minyak. Di media, pimpinan kedua partai anggota koalisi pemerintah tersebut menyatakan menolak kenaikan. Namun, dalam rapat kerja di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat dini hari, mereka memutuskan tetap memberi ruang kenaikan.

Dalam rapat kerja, Badan Anggaran DPR dan pemerintah, Jumat dini hari, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera sama-sama memberikan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sikap kedua partai itu tegas termaktub dalam laporan rapat kerja antara pemerintah dan DPR.

Pilihan Partai Golkar masuk dalam gerbong Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Sementara Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya satu gerbong, dalam forum rapat terakhir membuat modifikasi pilihan yang substansinya sebenarnya tidak berubah, yakni tetap memberikan ruang bagi pemerintah menaikkan harga BBM.

Partai Golkar bersama gerbong Partai Demokrat memutuskan adanya tambahan ayat yang menjadi ruang bagi pemerintah menaikkan harga BBM. Intinya, pemerintah berwenang menyesuaikan harga jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP selama 30 hari terakhir mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari asumsi ICP pada APBN-P 2012.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera senada. Modifikasinya hanya pada durasi mengukur harga ratar-rata ICP, yakni selama 90 hari dan deviasi terhadap ICP sebesar 20 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com