Rezim Korupsi di Birokrasi

Program reformasi birokrasi masih berputar-putar pada berbagai macam skenario perbaikan, terutama telaah terhadap aturan main, remunerasi, modernisasi infrastruktur yang menunjang perbaikan kinerja, susunan standar evaluasi kinerja, dan beberapa fokus lain yang cenderung teknokratis.

Bertopang pada pendekatan teknokratis dalam merancang reformasi birokrasi tak cukup. Namun, tidaklah tepat jika kita tutup mata terhadap aspek politik di birokrasi yang penyakit korupsinya parah secara struktural.

Artinya, rezim korupsi di birokrasi tidak hanya memiliki kekuatan besar untuk menggagalkan proyek reformasi birokrasi, tetapi juga sanggup memperdaya upaya reformasi birokrasi. Banyak program reformasi telah berjalan, tetapi nyaring tanpa isi alias pepesan kosong. Pembajakan terhadap agenda reformasi birokrasi tak bisa dielakkan karena struktur korupsi di lembaga pemerintah bukan prioritas.

Pemerintah hingga saat ini tak pernah punya agenda merombak struktur birokrasi lama, minimal pada jajaran elite birokrasi di level menengah atas, dengan struktur birokrasi baru yang lebih menjanjikan. Menyuntikkan agenda reformasi birokrasi pada lembaga birokrasi yang busuk sama saja dengan membuang garam di laut.

Seorang kolega penulis yang kebetulan sedang diberi mandat membenahi birokrasi di sebuah kementerian terhambat mengambil kebijakan, khususnya dalam merotasi beberapa pos strategis karena adanya pemblokan tertentu dari kelompok lama. Fakta ini sebenarnya menjelaskan bahwa reformasi birokrasi akan mengalami jalan buntu tatkala para aktor pengubahnya sama sekali tak disiapkan.

Merombak struktur selalu punya dampak politik yang kuat. Dibutuhkan langkah berani. Sayang, keberanian itulah yang tak ada pada pemimpin kita. Tak heran jika gelontoran ratusan triliun rupiah uang negara dari pajak rakyat untuk mengerek pendapatan pegawai negeri justru diganjar dengan berbagai praktik korupsi yang mereka lakukan.

Adnan Topan Husodo Wakil Koordinator ICW