Priyo: Golkar Tak Akan Ikut-ikutan PKS

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar memastikan tidak akan mengikuti langkah Partai Keadilan Sejahtera yang akan keluar dari koalisi di pemerintahan jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jadi dinaikkan. Partai Golkar tetap akan berada di koalisi sampai akhir pemerintahan.

"Golkar dipastikan tidak ikut-ikutan PKS. Kami juga tidak mau menginduk pada Partai Demokrat," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Priyo mengatakan, Sekretariat Gabungan memang meminta agar seluruh partai koalisi solid mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012 . Meski demikian, Partai Golkar secara resmi belum menentukan opsi besaran subsidi energi mana yang akan dipilih.

"Tanda-tandanya memahfumkan beberapa poin kesulitan dan dilema yang dialami pemerintah akhir-akhir ini," kata Wakil Ketua DPR itu.

Sebelumnya, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, pihaknya akan bersebrangan jika pemerintah bersikukuh menaikkan harga BBM. Pasalnya, PKS telah memberikan berbagai opsi agar harga BBM tidak dinaikkan. Pernyataan Luthfi itu juga didukung oleh para pengurus partai.

Besaran subsidi energi akan diputuskan dalam rapat paripurna besok. Ada dua opsi yang akan dibahas yakni, pertama, subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi senilai Rp 23 triliun.

Adapun opsi kedua yakni subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun. Kedua opsi itu akan berimplikasi pada naik atau tidaknya harga BBM.