Golkar dan PPP Penentu Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan harga BBM bersubsidi akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012) mendatang.

Naik atau tidaknya harga BBM akan diputuskan melalui mekanisme voting atau suara terbanyak. Saat ini, ada 560 anggota DPR RI. Jika dihitung secara matematis, maka suara pendukung kenaikan harga BBM (anggota koalisi pemerintah) bisa menang telak jika kompak.

Pengamat Politik M Qodari berpandangan, peta politik dalam koalisi pendukung pemerintahan akan diuji di paripurna mendatang. "Saya kira PDI-P, Gerindra, dan Hanura tetap akan menolak," kata Qadari, Rabu (28/3/2012).

Sebaliknya, anggota koalisi, yakni Demokrat, PAN, dan PKB diperkirakan akan solid mendukung kenaikan harga BBM. "Yang belum jelas sikapnya adalah PKS, Golkar, dan PPP," imbuhnya.

Meski begitu, Qodari menduga PKS cenderung bergabung dengan pihak yang menolak kenaikan harga BBM. Sebaliknya, Golkar dan PPP bergabung dengan pihak yang setuju. "Kalau ini yang terjadi, kubu menolak akan kalah. Karena, gabungan kursi PDI-P, Gerindra, Hanura, dan PKS out numbered," jelas Qodari.

Kecuali, tutur Qodari, ada kejutan dari Golkar dan PPP. "Inilah dua parpol yang akan jadi penentu!" tukasnya.

Dengan kata lain, jika Golkar atau PPP berada satu barisan menolak kenaikan harga BBM dalam voting di paripurna, maka harga BBM tidak jadi naik.

Meskipun hanya Golkar dan PKS yang bergabung dengan penolak kenaikan harga BBM, maka dipastikan harga BBM tidak akan naik. Fraksi Hanura di DPR sadar betul akan kalkulasi dukungan terhadap penolakan kenaikan harga BBM.

Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husein berharap, PKS dan Golkar berada di barisan pihak penolak kenaikan harga BBM, sehingga harga BBM bisa batal naik.

"Kami berharap PKS konsisten, dan kemungkinan Golkar juga menolak kenaikan harga BBM. Slogannya kan, suara Golkar suara rakyat. Kami optimistis, ketika voting dilakukan beberapa fraksi lain akan mengarahkan anggotanya untuk bersikap sesuai nurani rakyat," beber Saleh.