Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW Berharap TNI Tak Dikerahkan Hadapi Demo

Kompas.com - 25/03/2012, 10:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) khawatir jika TNI terlibat aktif dalam mengatasi aksi demo mahasiswa yang menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Ada tiga kekhawatiran kami jika TNI aktif, yakni pertama akan memicu provokasi mahasiswa untuk berbuat anarkis," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane di Jakarta, Minggu (25/3/2012).

Kedua, lanjut Neta, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan situasi itu untuk membuat benturan segitiga, antara demonstran, Polri, dan TNI. Kekhawatiran yang ketiga IPW adalah TNI dipakai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menzalimi rakyat, ujarnya.

Untuk itu, IPW mengimbau TNI bisa menahan diri agar tidak terlibat secara langsung dalam mengamankan aksi-aksi demo mahasiswa. Neta menegaskan bahwa TNI harus profesional sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU tentang Nomor 24 tahun 2004 tentang TNI.

"TNI jangan mau diperalat kekuasaan karena TNI adalah anak rakyat. Polri juga diimbau bersikap profesional, proporsional, tidak arogan, dan tidak represif dalam menyikapi aksi demo," kata Neta.

Imbauan ini disampaikan IPW karena aksi demo mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM kemungkinan bakal marak di berbagai kota, mulai 27 Maret hingga awal April 2012.

Polri dan TNI, menurut dia, harus paham bahwa aksi demo tersebut adalah untuk memperjuangkan nasib rakyat yang akan makin terjepit kehidupan ekonominya jika pemerintah menaikkan harga BBM.

"IPW memastikan keluarga besar Polri dan TNI juga akan kesulitan jika Pemerintah menaikkan harga BBM. Jadi, aksi demo mahasiswa tersebut juga bagian dari memperjuangkan nasib keluarga besar Polri," kata Neta.

Untuk menghindari pro dan kontra, Komisi III DPR harus segera memanggil Panglima TNI terkait dengan keberadaan aparat TNI di depan Istana Merdeka Jakarta dalam mengantisipasi aksi demo pada tanggal 22 Maret lalu.

"Dipakainya kekuatan militer untuk halau demonstran adalah penyimpangan dari undang-undang," kata Neta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

    Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

    Nasional
    Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

    Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

    Nasional
    Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

    Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

    Nasional
    Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

    Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

    Nasional
    Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

    Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

    Nasional
    MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

    MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

    Nasional
    Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

    Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

    Nasional
    Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

    Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

    Nasional
    Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

    Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

    Nasional
    Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

    Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

    Nasional
    SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

    SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

    Nasional
    Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

    Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

    Nasional
    TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

    TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

    Nasional
    Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

    Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

    Nasional
    Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

    Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com