Dana Cadangan Listrik, "Bolanya" di Banggar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, mengatakan usulan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengenai diadakannya alokasi cadangan risiko fiskal khusus untuk menambah besaran subsidi listrik sebesar Rp 24,52 triliun bisa dilakukan.

Tetapi, kata Pramono, pembahasan cadangan fiskal itu tergantung keputusan pimpinan Komisi VII.

Pramono menerangkan, besaran subsidi listrik telah diputuskan di Komisi VII, beberapa waktu yang lalu, sebesar Rp 64,97 triliun pada RAPBN-Perubahan 2012. Angka itu sudah termasuk penambahan sebesar Rp 24,52 triliun. Pemerintah ternyata tidak setuju atas jumlah tambahan subsidi tersebut.

"Ketika di komisi VII disepakati Rp 64,97 triliun. Dan itu sudah diketok, disahkan," ujar Pramono, di sela-sela rapat antara pimpinan DPR dengan pemerintah, di DPR, Kamis (22/3/2012).

Namun, saat disampaikan di Badan Anggaran, ternyata masih ada perbedaan. Menurut Pramono, hal seperti itu bukan pertama kali dan ia berharap ada titik temu bagaimana supaya ada solusi.

"Yang jelas apa yang sudah menjadi keputusan Komisi VII tidak akan dirubah," ujarnya.

Salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk menambah besarnya subsidi yang diinginkan pemerintah yakni Rp 93 triliun adalah dengan alokasi cadangan risiko fiskal khusus untuk menambah besaran subsidi listrik. Besarnya cadangan, kata Pramono, adalah selisih antara Rp 93 triliun dengan Rp 64,97 triliun.

Namun, Pramono mengingatkan, opsi ini bisa terbuka jika Pimpinan Komisi VII memberikan izin bagi anggotanya untuk membahas di forum Badan Anggaran.

"Jadi bolanya tetap di komisi VII dan di Banggar," kata Pramono.

Kenapa di Komisi VII? Selama komisi VII tidak memberikan izin kepada anggotanya untuk melakukan pembahasan itu ya tidak bisa dilakukan pembahasan. Tapi kalau diizinkan, pasti ada ruang untuk dilakukan pembahasan.

Seperti diwartakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, sedang memperjuangkan tambahan subsidi listrik ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis ini. Jero menilai, tambahan subsidi listrik dalam RAPBN Perubahan 2012 sekitar Rp 24 triliun yang telah disepakati di Komisi VII DPR, masih kurang.

"Waktu itu kami mengusulkan tambahan untuk PLN Rp 43 triliun. Disetujui hanya Rp 24 triliun. Setelah kami hitung sulit PLN-nya," ujar Jero sebelum menghadiri rapat dengan pimpinan DPR, di Gedung DPR tadi.

Menurut Jero, tambahan subsidi listrik sebesar Rp 24 triliun itu tidak bisa memberikan tambahan sambungan sekitar 2,5 juta yang sudah diminta masyarakat. Lalu, dampak lainnya adalah bisa terjadi pemadaman bergilir.

"Itu menurut saya beratlah bagi rakyat kalau terjadi pemadaman bergilir. Oleh karena itu kita perjuangkan untuk tambahannya karena di komisi VII sudah diketok palu tambahannya hanya Rp 24 triliun. Maka kita usulkan dari Banggar dan akhirnya sekarang masuk ke pimpinan DPR," tambah Jero.