Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emir Mengaku Tolak Cek Pelawat dari Dudhie

Kompas.com - 21/03/2012, 19:48 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Emir Moeis, mengaku pernah mendapat cek perjalanan dari Bendahara Fraksi PDI-P saat itu, Dhudie Makmun Murod. Namun, cek tersebut ia kembalikan melalui rekannya sesama fraksi, Panda Nababan.

Menurut Emir, cek itu ia kembalikan karena ia menduga pemberian cek berkaitan dengan pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Emir juga mengaku tak tahu sumber yang memberikan cek perjalanan itu.

"Saya kembalikan pada Pak Panda Nababan. Saya bilang pada pak Panda, 'Kalau dari Miranda, saya enggak mau.' Pak Panda tanya balik, 'Dari mana lu tahu ini dari Miranda?' Tapi saya tetap taruh amplopnya di meja Pak Panda," jelas Emir saat bersaksi di Pengadilan Tipikor untuk Nunun Nurbaeti, Jakarta Rabu (21/3/2012).

Meski sempat bingung mendengar pertanyaan Panda tersebut, Emir tetap mengembalikan uang tersebut. Menurut Emir, dua hari setelah penolakan cek itu, ia kembali mendapat empat cek pelawat. Kali ini cek itu dari Panda. Saat itu, Panda mengatakan kepadanya bahwa cek itu berasal dari partai. Oleh karena itu, Emir tak menolak pemberian tersebut. "Terima dari Panda empat lembar traveller cheque karena saat itu Panda bilang dari bantuan partai," tuturnya.

Meski menerima keempat lembar cek itu, Emir mengembalikannya ke penyidik KPK. Ia mengaku baru tahu bahwa cek yang diberikan Panda sama dengan yang diberikan Dhudie. "Itu saya kembalikan karena diberitahu KPK kalau itu TC (traveller cheque) yang sama dengan yang diberikan Dudhie," ujarnya.

Hingga kini, Emir mengaku tak tahu-menahu aliran cek pelawat tersebut berasal dari siapa. Meski demikian, ia melihat sejumlah amplop diberikan kepada beberapa rekannya oleh Dudhie. Ia juga mengaku tak mendengar pernyataan Tjahjo Kumolo yang menyebut Miranda tak keberatan memberikan uang Rp 500 juta bagi yang memilihnya saat rapat kelompok fraksi. "Saya tidak mendengar soal itu, mungkin karena banyak orang. Tapi saya tidak mendengar soal itu," kata dia.

Sebelumnya, mantan politisi PDI-P, Agus Condro, menyebut Dudhie, Panda, Tjahjo, dan Emir sebagai pihak yang paling mengetahui siapakah pemberi cek pelawat yang akhirnya mengalir ke para anggota F-PDIP di DPR itu. Namun, baik Emir maupun Tjahjo membantah hal tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

    "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

    Nasional
    Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

    Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

    Nasional
    Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

    Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

    Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

    Nasional
    Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

    Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

    Nasional
    Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

    Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

    Nasional
    Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

    Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

    Nasional
    Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

    Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

    Nasional
    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

    Nasional
    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Nasional
    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Nasional
    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Nasional
    Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

    Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

    Nasional
    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    Nasional
    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com