Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Kenaikan BBM Melalui Dialog

Kompas.com - 15/03/2012, 23:21 WIB
Tri Harijono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap masyarakat terutama mahasiswa agar menyampaikan aspirasinya terhadap kenaikan harga BBM, melalui dialog sesuai tradisi akademisi. Protes atau unjuk rasa masyarakat kampus, sebaiknya tidak menggunakan cara-cara yang mengarah ke kekerasan atau tind akan anarkis.  

 

Untuk itu pemerintah meminta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, mensosialisasikan informasi mengenai latar belakang kebijakan kenaikan harga BBM kepada masyarakat kampus.  

 

Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, dalam Pertemuan Silaturahmi dengan Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis, bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kamis (15/3/2012), di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.  

 

"Jika memakai dialektika keilmuan atau diskursus intelektual, akan muncul pencerahan. Mahasiswa boleh demo sampaikan aspirasi, asal bisa menjaga emosi dan memakai logika. Dan yang penting tidak anarkis," kata Nuh.  

 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, menegaskan pemerintah tidak melarang hak asasi setiap warga untuk menyampaikan aspirasinya, karena itulah bentuk kehidupan demokratis.

Meski merupakan hak, ia berharap jangan sampai kepentingan atau kehidupan orang lain ikut terganggu. Ia memperkirakan gelombang protes terhadap kenaikan harga BBM akan berlangsung hingga 6-8 minggu ke depan.  

 

"Silakan sampaikan pendapat dan pikiran sesuai rambu-rambu dan pranata sosial yang ada. Tidak semua menolak. Pasti ada yang bisa memahami logika kenaikan harga BBM. Hormati hak dan kepentingan orang lain juga," kata Djoko.  

 

Djoko mengatakan, jika peduli kepada masyarakat tidak mampu, lebih baik masyarakat terutama mahasiswa membantu mengawasi penyaluran bantuan, agar tidak salah sasaran atau terjadi penyimpangan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Jika tindakan masyarakat melanggar hukum dan mencederai demokrasi maka aparat kepolisian akan menindak," ujarnya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com