Gaji Pejabat Sebaiknya Dipotong

Pontianak, Kompas - Aksi penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak terus bergulir di beberapa kota. Alasannya, kenaikan itu justru memperparah penderitaan yang dialami masyarakat.

”Kenapa selalu rakyat kecil yang menjadi korban? Sebaiknya defisit anggaran akibat kenaikan harga minyak dunia itu ditutup dengan memotong gaji pejabat negara sebesar 15 persen. Dengan demikian, subsidi BBM untuk masyarakat kecil tidak perlu dicabut,” kata Koordinator Lapangan KAMMI Bayu Indra saat berunjuk rasa di Gedung DPRD Kalimantan Barat, Rabu (14/3). Di tempat yang sama, aksi juga digelar Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar).

Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga digelar mahasiswa di Kendari, Semarang, dan Tasikmalaya. Protes di Kendari dilakukan dengan cara mendatangi satu per satu kantor pemimpin wilayah/daerah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar. Mahasiswa menuliskan kalimat ”Kantor Ini Disegel oleh Rakyat” dengan cat semprot di dinding bangunan setiap kantor.

Juru bicara Front Rakyat Sultra Bersatu, Badarudin, menyatakan, penyegelan itu sebagai wujud ketidakpercayaan terhadap partai-partai tersebut. Massa menilai partai-partai itu sebagai pendukung kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik.

Di Tasikmalaya (Jabar) dan Salatiga (Jateng), kepolisian setempat siap menjaga keamanan di semua stasiun pengisian BBM. Perlindungan itu tidak hanya dilakukan untuk mengantisipasi gejolak demonstrasi, tetapi juga dugaan penyalahgunaan BBM.

”Pendataan yang kami lakukan sekarang ada 42 stasiun pengisian BBM di Tasikmalaya. Penjagaannya akan diperketat dengan menurunkan 650 personel yang akan bertugas bergantian,” kata Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Ajun Komisaris Besar Irman Sugema.

Di Semarang, unjuk rasa diwarnai aksi teatrikal. Dengan bertelanjang dada, empat mahasiswa yang tampil memerankan diri oknum pemimpin pemerintah yang arogan disiram ”bensin” oleh rakyat kecil. Aksi itu berlangsung hanya berjarak 1 meter dari pintu gerbang besi yang ditutup rapat dan dijaga aparat Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, agar pengunjuk rasa tidak masuk ke Gedung DPRD.

Sementara itu, Kapolres Salatiga Ajun Komisaris Besar Asep Jenal Ahmadi mengungkapkan, sekitar 1.200 personel akan diterjunkan untuk pengamanan. Simulasi pengamanan unjuk rasa dilaksanakan pada Rabu pagi.

Bahkan, intelijen dari Polri dan TNI juga diterjunkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penimbunan BBM bersubsidi oleh pihak tertentu. Mendekati 1 April, kata dia, pengamanan dilakukan secara terbuka. Aparat tak hanya ditempatkan di SPBU, tetapi juga di semua tempat yang berpotensi dan menjadi obyek vital. Ada sekitar 12 SPBU di Kota Salatiga.

”Jika ada yang mencurigakan akan kami tindak. Kalau ada orang beli BBM di jeriken, lalu dijual kembali dengan pertimbangan memudahkan masyarakat mendapat BBM tak masalah bila pembelian dalam jumlah wajar” ujarnya. (AHA/CHE/JON/ENG/ANO/WHO/ILO/UTI)