Sistem Kontrak Menyengsarakan Pekerja

SURABAYA, KOMPAS.com - Buruh di Jawa Timur akan terus menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD dan Gubernur Jatim, hingga Mei mendatang.

Aksi itu selain menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM), juga menuntut penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing karena menyengsarakan pekerja. Apalagi sekitar 80 persen dari upah pekerja tersedot untuk biaya makan dan transportasi.

Menurut Jamaluddin di Surabaya, Selasa (6/3/2012) juru bicara aksi buruh, mereka yang menggelar aksi unjuk rasa merupakan gabungan dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAIS) Jatim, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jatim, dan Aliansi Buruh serta Buruh Outsourcing.

Sebelum aksi itu, buruh juga melakukan razia ke beberapa perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing dan kontrak selama bertahun-tahun.

Menurut Jamaluddin, para buruh mengkhawatirkan kenaikan BBM otomatis mendongkrak harga barang dan biaya transportas i akan menjadi ancaman buruh, terutama menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Jika PHK dilakukan oleh perusahaan karena berbagai alasan termasuk karena kenaikan BBM, paling menderita adalah karyawan berstatus outsourcing dan kontrak karena mereka yang diutamakan dalam program PHK, katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan data resmi dari Pemerintah Provinsi Jatim, terdapat 992 perusahaan jasa penyedia pekerja yang membawahi sekitar 110.000 buruh outsourcing. Padahal di lapangan ada sekitar 500.000 pekeja berstatus outsourcing, dan s ebagian besar di bagi an produksi, padahal jenis pekerjaan itu bersifat tetap dan merupakan bagian pokok dari perusahaan.