Demi Penghematan, Potong Juga Gaji Pejabat Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak melakukan penghematan jika kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diputuskan dinaikkan. Salah satu langkah penghematan yang diusulkan yakni memotong gaji pejabat pemerintah.

"Harus ada kebijakan berani dari pemerintah bersedia dipotong gaji 10 sampai 15 persen guna mengimbangi APBN yang makin sulit," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin di Komplek DPR, Jakarta, Jumat (2/3/2012).

Lukman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, PPP akan mengkomunikasikan dengan partai lain, terutama partai koalisi, untuk mendukung pemotongan gaji itu.

Sebagai pribadi, Lukman mengaku bersedia jika gajinya dipotong. "Saya pikir untuk penyelenggara negara tidak signifikan lah (pemotongan) 10 sampai 15 persen itu," kata dia.

Menurut Lukman, pemberian subsidi BBM memang perlu dipertimbangkan lantaran tidak tepat sasaran. BBM bersubsidi, kata dia, malah dinikmati kalangan menengah ke atas. Jika kenaikan tak bisa dihindari, dia berharap adanya jaminan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak.

Namun, Lukman tak sependapat dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) lantaran rentan penyelewengan dan kepentingan politiknya sangat kuat. Selain itu, tambah dia, BLT tidak mendidik masyarakat.

"Kompensasi diarahkan pada pembangunan infrastruktur misalnya pendidikan, kesehatan, dan bidang transportasi," pungkas Lukman.