Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Jangan Seperti Jembatan Kukar

Kompas.com - 28/02/2012, 06:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta merekrut pegawai dari orang-orang yang kredibel, akuntabel, profesional, dan religius. Langkah itu dinilai agar tak ada upaya menghalang-halangi pemberantasan korupsi di internal. Hal itu terutama diterapkan untuk mengisi jabatan tinggi di KPK.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil saat rapat dengar pendapat dengan KPK di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (27/2/2012) malam. Rapat itu berlangsung hingga menjelang tengah malam.

"Jangan sampai KPK seperti jembatan di Kutai Kartanegara. Nampaknya kokoh tapi ternyata keropos, 10 tahun kemudian jatuh. Ketika penyampaian visi dan misi, pimpinan KPK kan gagah sekali dengan ide-idenya. Jangan sampai di dalamnya sendiri menggembosi upaya-upaya pimpinan KPK untuk memberikan harapan besar untuk masyarakat," ucap Nasir.

Hal itu dikatakan Nasir menyikapi beberapa jabatan yang tengah kosong di KPK, di antaranya Deputi Penindakan yang ditinggal pensiun oleh Ade Raharja dan Direktur Penyelidikan. Dalam rapat itu terungkap bahwa Direktur Penyelidikan Brigjen (Pol) Yurod telah dikembalikan ke kepolisian.

Anggota Komisi III Trimedya Panjaitan sempat mempertanyakan alasan Yurod dikembalikan. Namun, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto hanya menyebut keputusan itu diambil pimpinan KPK setelah mempertimbangkan berbagai masukan.

Pimpinan KPK menyebut telah melakukan seleksi untuk mengisi jabatan kosong di KPK, tetapi belum ada yang memenuhi syarat. Seleksi lanjutan akan kembali dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com