Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rutan KPK Hanya Menghabiskan Biaya Rp 20 Juta

Kompas.com - 21/02/2012, 13:14 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak lama lagi, keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menempatkan tahanannya di rumah tahanan (rutan) khusus akan terwujud. Bulan depan, rutan khusus tahanan KPK yang berlokasi di basement Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, akan selesai dibangun.

Kompas.com berkesempatan melihat-lihat rutan KPK tersebut, Selasa (21/2/2012). Berdasarkan pengamatan Kompas.com, rutan seluas total 80 meter persegi itu terdiri dari tiga kamar tahanan. Juru Bicara KPK Johan Budi saat mendampingi para pewarta mengunjungi rutan tersebut mengatakan kalau setiap kamar tahanan memiliki luas 3,1 x 3,5 meter.

"Kita ingin punya rutan sendiri, sehingga dapat dengan mudah mengawasi tahanan-tahanan kita. KPK buat ini, baru tiga, rencananya nanti dibuat lima kamar," kata Johan.

Masing-masing kamar, hanya dilengkapi sebuah tempat tidur dan sebuah meja. Untuk kelancaran sirkulasi udara, dipasang exhaust atau alat pengatur sirkulasi udara berbentuk kipas angin kecil yang menempel di dinding. Ada pula satu unit pendingin ruangan yang dipasang di luar kamar tahanan.

Selain itu, rutan KPK ini juga dilengkapi tiga kamar mandi yang dibangun di samping kamar tahanan. Johan mengatakan, para tahanan dapat ke luar kamar selama masih berada di lingkungan rutan. Para tahanan juga dapat mengetahui perkembangan pemberitaan melalui satu unit televisi yang disediakan di rutan.

Terkait pengamanannya, rutan khusus tahanan KPK ini dilengkapi CCTV di setiap sudutnya. Petugas keamanan, kata Johan, berjaga selama 24 jam. Para petugas rutan, lanjutnya, akan memastikan para tahanan tidak membawa fasilitas komunikasi maupun fasilitas tambahan lain seperti kulkas atau televisi dan laptop.

Untuk tenaga petugasnya, kata Johan, akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta kepolisian. "Di KPK ada tiga tipe pengamanan, pengamanan dalam, pengawal tahanan, ada polisinya, ada Brimob. Kalau pengamanan ekstra, kita bisa minta ke Brimob," katanya.

Meskipun demikian, para tahanan KPK ini masih dapat menerima kunjungan tamu masing-masing. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, KPK membangun ruang tunggu tamu secara terpisah dengan bangunan rutan.

Jika ada tamu yang berkunjung, petugas keamanan rutan akan membawa si tahanan ke ruang tamu tersebut. Ruangan itu berbentuk kotak seperti loket yang lengkap dengan kaca pemisah antara tahanan dan tamunya. Untuk dapat berkomunikasi dengan tamunya, tahanan menggunakan telepon yang disediakan.

"Dikunjungi bisa, tapi tidak langsung masuk ke ruangan tahanan. Ini cukup representatif, memenuhi standar rutan, berkunjung dibatasi kaca, tidak bersentuhan secara langsung tahanan dan pengunjung," tutur Johan.

Meskipun fasilitas pengamanannya rutan cukup ketat, biaya pembangunan rutan KPK ini terbilang murah. Rutan yang dibangun dengan memanfaatkan gedung bekas gudang ini hanya menelan biaya puluhan juta rupiah. "Ini dulunya gudang bekas, biayanya hanya Rp 20 juta," ucap Johan.

Terlebih, kata Johan, pihaknya memanfaatkan barang-barang bekas layak pakai untuk mengisi kamar tahanan. "Semua itu bekas, kasurnya bekas, tempat tidurnya bekas. Ini dulu sudah ada. Ini isinya cuma ngecat," ucapnya. Nah, siapakah penghuni pertama rutan ini?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com