Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bela FPI, F-PKS Minta Presiden SBY Introspeksi

Kompas.com - 15/02/2012, 17:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta organisasi massa Front Pembela Islam introspeksi. Menurut F-PKS, Presiden seharusnya membela FPI lantaran menjadi korban terkait peristiwa di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

"Mereka (FPI), kan, korban, tetapi justru FPI yang dihujat. Anehnya, sampai Presiden ikut bicara suruh introspeksi diri. Saya pikir SBY juga harus introspeksi," kata Kapoksi F-PKS di Komisi III Aboe Bakar Al Habsy saat menerima pengaduan Front Umat Islam di Komisi III DPR, Rabu (15/2/2012).

Sebanyak 17 orang perwakilan dari FUI mengadukan peristiwa penolakan kedatangan petinggi FPI di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya. Mereka sekaligus menolak rencana pembentukan FPI di Palangkaraya.

Aboe Bakar mengatakan, tidak boleh penolakan dilakukan dengan tindakan anarkis. Pembentukan organisasi di daerah, kata dia, diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tidak dibenarkan bila ada yang menuding FPI anarkis, lantas mereka berbuat anarkis. Jadi, yang anarkis siapa? FPI datang ingin membuka sebuah lembaga yang sudah disepakati undang-undang, tetapi disambut dengan anarkis," ucap Aboe Bakar.

Indra, anggota Komisi III yang juga dari Fraksi PKS, mengatakan, tindakan anarkis yang dilakukan FPI selama ini lantaran tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, khususnya kepolisian, terkait berbagai penyimpangan.

"FPI bukan sekadar bertindak. Pasti FPI sudah melakukan protap lebih dulu melaporkan tindakan kriminal atau kemaksiatan yang terjadi di wilayah. Persoalan mendasar tidak berjalannya fungsi negara dalam penegakan hukum sehingga memancing adanya main hakim sendiri," kata Indra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com