Polemik Pengadaan Persenjataan Militer

Oleh Neta S Pane

Rencana TNI membeli 100 tank Leopard bekas dari Belanda menimbulkan polemik panjang. Polemik ini sesuatu yang wajar mengingat pembelian tank tersebut menghabiskan uang negara triliunan rupiah.

Siapa pun pasti setuju jika TNI melengkapi diri dengan alat utama sistem persenjataan mutakhir. Sebab, TNI yang tangguh menjadi sebuah harapan. Hanya saja, pembelian persenjataan militer perlu berorientasi pada lima hal agar tepat guna, efisien, dan efektif dalam mendukung sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertama, harus berorientasi pada kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Artinya, persenjataan yang dibeli dapat dengan mudah dan cepat dimobilisasi serta berpindah dari satu pulau ke pulau lain.

Kedua, disesuaikan dengan medan dan kontur tanah Indonesia yang terdiri dari pantai-pantai berlumpur, hutan, bukit terjal, rawa, dan persawahan. Tujuannya agar peralatan tersebut dinamis dan taktis dalam menjaga, mengawal, ataupun menjelajahi seluruh wilayah NKRI.

Ketiga, diarahkan untuk mengimbangi kekuatan persenjataan militer negara tetangga. Meski Indonesia bukan negara agresor, secara faktual musuh terdekat adalah negara tetangga.

Keempat, pembelian persenjataan militer diupayakan mengarah ke alih teknologi. Tujuannya agar kelak suatu waktu Indonesia dapat memproduksi peralatan militer secara mandiri.

Kelima, disesuaikan dengan anggaran perawatan, pemeliharaan, dan operasional yang dicanangkan TNI. Hanya dengan demikian persenjataan yang dibeli tetap terawat dan dioperasionalisasi secara maksimal.

Jadi besi tua

Selama ini ada kebiasaan buruk yang terpelihara dalam pembelian persenjataan militer, yakni paket pembeliannya tidak pernah lengkap dan utuh. Keterbatasan anggaran selalu jadi alasan. Kebiasaan buruk lain adalah dalam hal perawatan. Lagi-lagi alasannya dana yang sangat terbatas.