Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harusnya Tak Ada Pendampingan Hukum untuk Angie

Kompas.com - 03/02/2012, 19:00 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jika sebelumnya Ketua Divisi Komunikasi Publik Demokrat, Andi Nurpati mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan hukum untuk Angelina Sondakh, maka pendapat berbeda diungkapkan oleh Sekretaris Departemen Politik Hukum dan Keamanan Partai Demokrat, Rachlan Nasidik. Menurutnya, Angelina terancam akan dinonaktifkan oleh partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, oleh karena itu pendampingan hukum untuk Angie seharusnya tak perlu dilakukan.

"Kalau saya pribadi, saya rasa tidak perlu ada pendampingan hukum. Partai bisa memberikan bantuan hukum pada setiap kader dan fungsionaris partai. Kalau Bu Angie sudah tidak menjadi fungsionaris lagi, maka tidak perlu diberikan bantuan hukum lagi," kata Rachland di Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2012).

Namun kembali lagi, ia mengatakan, karena ini pendapat partainya, maka keputusan untuk menonaktifkan maupun memberi pendampingan hukum tergantung dari keputusan dari Dewan Pembina Partai Demokrat.

Sementara itu Andi Nurpati mengungkapkan partai tidak ingin menyudutkan Angelina saat ini. Meski menjadi tersangka, kata dia, partai tetap memegang azas praduga tak bersalah terkait posisi istri dari mendiang Adjie Massaid tersebut.

"DPP sejak awal selalu melihat masalah ini dengan azas praduga tak bersalah dan tak akan menghalangi-halangi proses hukum yang sedang berlangsung," tutur Andi.

Angelina ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ini dengan pasal penyuapan. Namanya mulai terseret kasus itu, setelah rekannya Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat membuka ke publik mengenai keterlibatannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Nasional
    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Nasional
    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    Nasional
    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

    Nasional
    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Nasional
    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Nasional
    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    Nasional
    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com