Andi: Tidak Ada Pembahasan Ganti Anas

Magelang, Kompas - Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, saat ini tidak ada pembahasan mengenai penggantian Ketua Umum Anas Urbaningrum. Partai Demokrat hanya sibuk membahas strategi pengembangan partai ke depan.

”Saat ini, Ketua Umum Partai Demokrat masih dijabat Anas Urbaningrum,” ujarnya saat ditemui di sela-sela kunjungan Raja Swedia Carl XVI Gustav, di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Rabu (1/2).

Sekalipun sering disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Anas, Andi menegaskan bahwa dirinya tidak lagi berminat untuk menjabat ketua umum. ”Saya sudah pernah sekali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Bagi saya, pengalaman itu sudah cukup,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat, Adjeng Ratna Suminar, mengatakan, Wanbin Partai Demokrat mengusulkan tiga atau empat nama untuk menggantikan Anas. Penggantian akan dilakukan jika Anas sudah menjadi tersangka kasus korupsi.

Usulan tiga atau empat nama itu muncul dalam rapat Wanbin pada Senin, 23 Januari 2012, siang. Pada 24 Januari 2012, sejumlah anggota Wanbin Partai Demokrat kembali bertemu di Cikeas, Bogor.

Konsolidasi

Menanggapi kisruh di tubuh Partai Demokrat menyusul dugaan korupsi yang menyeret nama Anas serta beberapa kader Partai Demokrat, 30 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-Jawa Tengah menggelar rapat konsolidasi di Yogyakarta, Selasa malam.

”Dari 35 DPC Partai Demokrat se-Jateng, 30 DPC di antaranya tetap mendukung Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dukungan ini bukan karena utang budi kami kepada beliau, tetapi karena rasa hormat kami,” kata Koordinator Rapat Konsolidasi 30 DPC Partai Demokrat Se-Jateng Muhamad Abdullah, Rabu, di Yogyakarta.

Menurut Abdullah, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Purworejo, lima DPC yang tidak hadir adalah Kota Tegal, Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Magelang. ”Rapat ini bentuk kegelisahan dan kekecewaan kami ketika sebagian oknum DPC di Jateng sempat bersuara tidak etis di media,” ujarnya.

Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Klaten Sunar Nugroho, meski muncul dugaan kasus korupsi ketua umum, semua pihak semestinya menghormati proses hukum. (EGI/ABK)