Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Miranda: Ditanya 200 Kali, Saya Jawab Tidak

Kompas.com - 28/01/2012, 03:47 WIB
Sandro Gatra

Penulis

Kemudian, saya tidak melamar jadi Deputi Gubernur Senior BI. Saya dicalonkan oleh Presiden. Saya tidak minta. Sebagai warga negara yang baik, mengetahui saya memiliki keahlian di bidang itu. Meskipun awalnya saya agak enggan untuk menjadi Deputi Gubernur Senior karena banyak orang tau, saya berkali-kali mengatakan males.

Ada orang di balik pemilihan karena Anda mengatakan tidak berminat, tidak berkepentingan?

Jangan dibalik. Saya merasa diberi penghargaan karena dicalonkan. Kan enggak semua orang dicalonkan. Hanya tiga orang dari seluruh rakyat Indonesia yang 220 juta. Itu sebuah penghargaan. Sebagai akademisi, sebagai seorang profesional, bukan politikus, saya merasa dihargai dan saya menghargai yang memberikan kepercayaan. Sebab itu saya mengikuti proses.

(Dua calon DGS lainnya yakni Budi Rochadi dan Hartadi A Sarwono)

Anda ketemu sejumlah anggota Dewan ketika proses pemilihan?

Sama seperti dengan anggota Dewan Gubernur dan Gubernur.

(Miranda disebut bertemu dengan Fraksi PDI-P di Hotel Dharmawangsa pada tahun 2004. Nunun mengaku diminta Miranda agar diperkenalkan dengan anggota DPR. Nunun lalu memperkenalkan Miranda dengan Endin Soefihara, Hamka Yandhu, Paskah Suzetta, dan Udju Djuhaeri)

Calon-calon lain juga bertemu anggota DPR?

Boleh ditanya, silakan. Ditanya satu-satu. Itu adalah suatu proses yang tidak dipersalahkan. Sebagai seseorang yang akan menyampaikan visi dan misi adalah sangat lumrah.

Apa yang dibicarakan?

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Nasional
    Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

    Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

    Nasional
    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Nasional
    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    Nasional
    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Nasional
    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    Nasional
    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    Nasional
    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    Nasional
    Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

    Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

    Nasional
    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    Nasional
    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Nasional
    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Nasional
    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com