Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wahid Institute: Ada Skenario Penghancuran Kebebasan Beragama

Kompas.com - 22/01/2012, 13:29 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat didesak segera mengambil alih dan menyelesaikan polemik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, kelompok penentang pembangunan Gereja dinilai semakin berani.

"Kalau pemerintah pusat terus mendiamkan dan tidak mengambil langkah-langkah sesuai koridor hukum, bukan tidak mungkin keadaan akan semakin memburuk," kata Rumadi, Koordinator Program The Wahid Institute melalui pesan singkat, Minggu (22/1/2012).

Rumadi menanggapi kembali terjadinya intimidasi terhadap jemaat GKI Yasmin pagi tadi oleh sekitar 70 orang. "Jemaat tak bisa lagi sekedar mengunjungi Gereja mereka. Bahkan, kegiatan ibadah mereka di salah satu rumah jemaat juga dikepung massa," kata dia.

Rumadi menyebut kelompok intoleran itu sengaja diorganisir untuk menimbulkan kekacauan dalam kehidupan beragama. Menurut dia, ada pihak yang sedang menyusun skenario untuk menjadikan persoalan GKI Yasmin sebagai ladang penghancuran jaminan konstitusi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selama ini, Rumadi menilai pemerintah tak serius menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Hal itu terlihat dari tiga kali dibatalkannya rapat gabungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas masalah itu.

"Persoalan GKI Yasmin sebenarnya sederhana jika semua pihak, terutama Walikota Bogor dan pemerintah pusat mengikuti keputusan Mahkamah Agung. Kalau putusan MA diabaikan oleh Walikota Bogor dan pemerintah pusat, maka negara ini tidak lagi bisa disebut negara hukum karena hukum telah dikangkangi kelompok-kelompok preman berjubah," kata Rumadi.

Rumadi menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pendeta GKI Papua dan PGI di Cikeas bahwa akan turun langsung menyelesaikan persoalan GKI Yasmin.

"Presiden, apa yang kau tunggu? Bawahan Anda, Walikota Bogor dan menteri-menteri terkait sudah nyata-nyata tak bisa menyelesaikan," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com