Pemprov Lampung Jangan Cuci Tangan dan Utamakan Investasi

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Lampung diminta tidak cuci tangan di dalam penyelesaian konflik agraria di Mesuji. Pemprov diharapkan juga bersikap adil kepada warganya di Mesuji, tidak hanya mendahulukan kepentingan investor.

Masukan ini disampaikan para aktivis mahasiswa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan yang datang ke Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, Kamis (19/1/2012) sore.

"Pemprov harus ikut tanggung jawab (dalam pemyelesaian kasus), dan tidak hanya bicarakan soal kepentingan investasi. Kesejahteraan warga juga harusnya diperhatikan," tutur Basuki, aktivis dari Humanika Lampung.

Menurut Falentinus Andi dari Persatuan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI) Lampung, karena terkait otonomi daerah, kasus konflik Mesuji tidak bisa diselesaikan tanpa peranan Pemprov Lampung.

"Pemerintah pusat dan pemprov sama-sama berperan dalam penyelesaiannya. Temuan (rekomendasi) TGPF harus dilaksanakan. Pusat pun juga harus melakukan supervisi atas ini," tuturnya.

Sebelumnya, muncul kekhawatiran bahwa Pemerintah Provinsi Lampung cenderung cuci tangan dalam penyelesaian konflik lahan di Mesuji. Bahkan, Pemprov Lampung dipandang sejumlah aktivis terlalu berpihak kepada kepentingan pengusaha atau investor.