Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik: Ruang Banggar Jadikan Museum

Kompas.com - 18/01/2012, 19:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan mengusulkan agar ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar di Gedung Nusantara I DPR yang baru direnovasi dijadikan museum.

Pasalnya, menurut Taufik, seluruh fraksi di DPR pastinya sangat berhati-hati menggunakan ruangan yang dinilai salah oleh publik itu.

"Saya yakin tidak ada fraksi yang berani pakai ruangan itu atau paling tidak penuh dengan kehati-hatian. Kita jadikan museum saja, ngga apa-apa. Museum demokrasi. Jadi anak-anak kita generasi yang akan datang bisa lihat, ini DPR dulu pernah bikin ruangan Rp 20 miliar," kata Taufik di Komplek DPR, Rabu (18/1/2012).

Menurut Taufik, kasus renovasi ruang Banggar harus menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, baik di DPR maupun di lembaga lain, agar berhati-hati menggunakan uang rakyat serta mencintai produk dalam negeri.

"Harus ada semangat penghematan, efisiensi dan transparansi kepada publik seluruh lembaga tinggi negara dan pemerintah. Jangan cuma DPR saja," kata politisi Partai Amanat Nasioanal itu.

Taufik juga meminta agar Badan Kehormatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelidiki proyek itu. Jangan sampai ada opini yang mempengaruhi BK dan BPKP.

Seperti diberitakan, berbagai fasilitas baru dan mewah ditaruh di ruang kerja Banggar. Contohnya, kursi buatan Jerman seharga Rp 24 juta per kursi. Selain itu, terpasang tiga panel LED selebar 2 x 3 meter, peredam suara, dan lainnya.

Sebenarnya, jika standar, renovasi itu hanya membutuhkan dana Rp 2,7 miliar. Namun, berbagai fasilitas mewah itu disebut yang membuat biaya membengkak. Belum dipastikan ada tidaknya penggelembungan harga dalam proyek itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

    Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

    Nasional
    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

    Nasional
    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Nasional
    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Nasional
    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Nasional
    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    Nasional
    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Nasional
    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Nasional
    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Nasional
    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasional
    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Nasional
    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com