Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BURT-Banggar Lempar Tanggung Jawab

Kompas.com - 16/01/2012, 18:28 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat melempar tanggung jawab terkait renovasi ruang kerja Banggar di Gedung Nusantara I yang menghabiskan dana hingga Rp 20,3 miliar. Tamsil Linrung, pimpinan Banggar mengatakan, usulan renovasi ruang Banggar datang dari Sekretariat Jenderal DPR, dan usulan itu bersamaan seluruh usulan pembangunan DPR.

"Pagunya Rp 500 miliar untuk perawatan gedung secara total," kata Tamsil seusai rapat konsultasi bersama Badan Kehormatan DPR, Senin (16/1/2012).

Menurut Tamsil, Banggar tak perlu tahu hingga detail usulan yang diajukan Setjen DPR. "Banggar kan tidak detail. Itu kan anggaran ada perawatan gedung ini, rumah dinas, dan perawatan lain-lain kan banyak," ucap politisi PKS itu.

Senada disampaikan Wakil BURT Refrizal. Meski tahu mengenai alokasi dana sekitar Rp 20 miliar, menurut Refrizal, BURT tidak tahu hingga detail usulan dari Setjen DPR itu. "Kita taunya glondongan. Detailnya kita tidak," ucapnya.

Ketika ditanya apakah wajar alokasi dana Rp 20 miliar untuk renovasi ruangan, Refrizal menjawab, "Tanya ke Sekjen (Nining Indra Saleh). Dia kan yang usulkan ke kita. Dia punya standarnya yang ukuran negara. Dia tahu banget detail aturan itu," kata politisi PKS itu.

Sebelumnya, Nining mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan proyek yang sudah disetujui BURT. Atas pernyataan Nining itu, Refrizal menjawab, "BURT itu tentukan kebijakannya. Kalau detailnya bukan di BURT. Tanggung jawabnya ada masing-masing. Betul dia melaksanakan. Tapi yang mengusulkan dari pelaksanaan itu siapa? Yah dia juga yang masukan. Masa BURT yang usulkan angka-angka itu. Dari mana anggota DPR tahu?"

Refrizal menambahkan, jika ada penyimpangan dalam proyek itu, sebaiknya diusut. Sebagai Ketua Bidang Pengawasan di BURT, Refrizal mengaku sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menginvestigasi proyek itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com