Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mirwan Bingung Disebut "Ketua Besar"

Kompas.com - 13/01/2012, 12:48 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak terdakwa Muhammad Nazaruddin menyebut istilah "ketua besar" yang terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games berinisial MA, salah satu pimpinan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari unsur pimpinan Banggar, hanya Mirwan Amir, politisi Partai Demokrat, yang namanya berinisial MA. Bagaimana tanggapan Mirwan?

Mirwan bingung dirinya disebut terlibat dalam kasus itu. Pasalnya, kata dia, selama ini pimpinan Banggar yang disebut terlibat yakni Melchias Mekeng, politisi Partai Golkar.

"Saya bingung katanya 'ketua besar'-nya Pak Mekeng. Sekarang MA. Jadi mungkin kondisi Nazar sedang tidak stabil, selalu berbeda yang dibicarakan," kata Mirwan sebelum rapat Fraksi Partai Demokrat di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (13/1/2012).

Mirwan mengaku tak tahu apa-apa soal kasus itu. Dia juga meminta agar jangan menyebar isu bahwa "ketua besar" itu adalah dirinya. "Kita tidak boleh katanya-katanya," pungkasnya.

Seperti diberitakan, pernyataan "ketua besar" terungkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Mindo Rosalina Manulang. Dalam percakapan antara Rosa dan Angelina Sondakh, politisi Partai Demokrat dan juga anggota Komisi X DPR, yang termuat dalam BAP terungkap soal "apel malang" untuk "ketua besar", ada pula jatah bagi "ketua".

Saat Angelina bertanya, "Bu, apakah ada apel malang?", Mindo Rosalina menjawab, "Ada apel malang buat Pak Ketua besok, mungkin Ibu bisa minta ke beliaulah, he-he-he." Kemudian, Angelina seolah menegaskan kepada Rosa bahwa "apel malang" yang dimintanya kali ini bukan untuk "pak ketua", melainkan untuk "ketua besar".

Demikian petikan pesan BlackBerry Messenger Angelina, "Itu kan beda, hi-hi-hi, soalnya aku diminta ketua besar, lagi kepengin makan apel malang," tulis Angie, sapaan akrab Angelina.

Menurut Rosa, dalam berita acara pemeriksaannya, yang dimaksud dengan "apel malang" adalah uang rupiah. Ada juga "apel washington" yang berarti uang dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com