Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Sembilan Serahkan Risalah Percakapan Boediono-Sri ke KPK

Kompas.com - 12/01/2012, 12:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Sembilan inisiator hak angket Bank Century mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dengan membawa satu kotak dokumen terkait bail out Bank Century, Kamis (12/1/2012). Dokumen tersebut diserahkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Anggota Tim Sembilan, Fahri Hamzah, mengatakan, dokumen yang diserahkan antara lain terdiri dari dokumen risalah telekonferensi antara mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono yang dinilai berisi informasi penting terkait penyelamatan Bank Century.

Saat telekonferensi itu terjadi, 13 November 2008, Sri menjabat Menteri Keuangan, sedangkan Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia. Telekonferensi dilakukan Sri dari Amerika Serikat dengan Boediono dan para pejabat Departemen Keuangan, LPS, pejabat BI, dan Ketua UKP3R Marsilam Simanjuntak.

"Kami secara resmi serahkan dokumen, risalah percakapan Ibu Sri Mulyani dengan Pak Boed, menjelang FPJP," kata Fahri Hamzah di gedung KPK, Jakarta, Kamis. Dokumen tersebut kemudian diterima pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain.

Selain menyerahkan dokumen risalah percakapan, Tim Sembilan juga mengantarkan dokumen berisi pendapat para ahli yang menyatakan adanya pelanggaran pidana dalam penggelontoran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun itu. "Kami berharap pimpinan KPK ini selesaikan. Kami harapkan pimpinan KPK kerja kompak, kalau ada tentangan batin, sebaiknya tidak menangani perkara ini," kata anggota Tim Sembilan lainnya, Bambang Soesatyo.

Menanggapi kedatangan Tim Sembilan itu, Ketua KPK Abraham Samad berjanji tidak akan memetieskan kasus Century. "Secara resmi kita telah menerima bukti-bukti yang diserahkan. Insya Allah pimpinan akan kompak, tidak akan mempetieskan kasus ini," katanya.

Telekonferensi antara Sri Mulyani dan Boediono dianggap dapat menjadi pintu masuk mengusut siapa yang paling bertanggung jawab terhadap bail out Bank Century. Bambang pernah mengatakan, satu hal yang dapat dipastikan dari rekaman telekonferensi itu adalah, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tahu perihal kasus Century.

Hal itu tampak dari pernyataan Sri Mulyani dalam telekonferensi yang mengaku telah menginformasikan masalah Century ini ke Presiden. Bahkan, Sri mengatakan, Presiden belum dapat mengambil keputusan sampai besok (14 November 2008). Telekonferensi yang dilakukan tengah malam itu, kata Bambang, menunjukkan bahwa pembahasan soal penyelamatan Bank Century itu sangat khusus.

Kasus bail out Bank Century masih dalam tahap penyelidikan di KPK. Belum ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi atas penggelontoran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun itu. Selama ini DPR menganggap Sri Mulyani dan Boediono adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

    Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

    Nasional
    Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

    Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

    Nasional
    109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

    109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

    Nasional
    Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

    Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

    Nasional
    Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

    Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

    Nasional
    Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

    Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

    Nasional
    Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

    Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

    Nasional
    Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

    Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

    Nasional
    Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

    Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

    Nasional
    Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

    Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

    Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

    Nasional
    Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

    Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

    Nasional
    Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

    Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

    Nasional
    Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

    Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com