Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Endin: Yang Pilih Dianggap Salah, yang Menjabat Menikmati

Kompas.com - 10/01/2012, 15:03 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Mantan terpidana kasus suap cek perjalanan, Endin Soefihara, menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi tersangka kasus tersebut, Nunun Nurbaeti, Selasa (10/1/2012). Kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Endin yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004 itu menyangkal pernah diperkenalkan ke Miranda Goeltom oleh Nunun Nurbaeti.

"Saya dikonfirmasi apakah Nunun pernah pertemukan saya dengan Miranda, saya jawab tidak pernah baik di rumahnya atau di tempat mana pun," kata Endin di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Endin adalah politikus PPP yang menjadi terpidana karena terbukti menerima sejumlah cek perjalanan dari Nunun Nurbaeti yang diberikan melalui Arie Malangjudo. Diduga, pemberian cek tersebut untuk meloloskan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Miranda mengaku tidak tahu dari mana asal cek perjalanan yang diterima Endin dan puluhan anggota DPR 1999-2004 lainnya.

Menurut Endin, dia dan rekan-rekan sefraksinya tidak pernah dipertemukan dengan Miranda oleh Nunun baik sebelum pemilihan maupun setelah pemilihan DGS BI 2004. Fraksi PPP, kata Endin, tidak memilih Miranda sebagai DGS BI saat itu.

Keterangan Endin ini bertolak belakang dengan pengakuan pihak Nunun. Kuasa hukum Nunun, Mulyaharja, mengatakan bahwa kliennya pernah diminta Miranda agar memuluskan pemilihan Miranda. Saat itu Nunun diminta memperkenalkan Miranda dengan anggota DPR 1999-2004. Nunun pun mengaku memperkenalkan Miranda ke Paskah Suzetta, Endin Soefihara, Udju Djuhaeri, dan Hamka Yandhu. Sebelumnya, Paskah dan Hamka yang juga diperiksa sebagai saksi bagi Nunun menyangkal pernah diperkenalkan ke Miranda.

Dalam kasus ini, sejumlah anggota DPR 1999-2004 dinyatakan bersalah dan beberapa di antaranya selesai menjalani masa hukuman mereka. Namun, pihak yang memodali pembelian cek perjalanan senilai Rp 24 miliar itu belum terungkap. "Yang jelas pemilihnya terhukum semua, masak yang pilih dianggap salah, yang terima jabatan menikmati," ucap Endin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Nasional
    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    Nasional
    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Nasional
    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    Nasional
    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    Nasional
    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    Nasional
    Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

    Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

    Nasional
    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    Nasional
    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Nasional
    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Nasional
    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Nasional
    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Nasional
    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com