Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ironi Pemimpin Terpilih di Tengah Dugaan Korupsi

Kompas.com - 09/01/2012, 02:04 WIB
Editor

Sebanyak 155 kepala daerah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, 17 di antaranya menjabat gubernur. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan hal tersebut pada Rapat Kerja dengan Komite I DPD di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Januari 2011. Ungkapan itu sangat mencengangkan karena menunjukkan bobroknya moralitas hukum kepala daerah.

Harapan masyarakat akan hadirnya pimpinan daerah sesuai aspirasi masyarakat semakin pupus setelah era pemilihan langsung justru menebarkan virus korupsi. Ada anggapan, jika dahulu korupsi hanya ”meracuni” anggota DPRD dalam proses pemilu kepala daerah, maka kini racun itu telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Nyaris tidak ada kepala daerah yang tidak memakai jurus politik uang dalam meraih kursi kepala daerah. Di sisi lain, masyarakat makin pragmatis, tidak akan mencoblos nomor sang calon jika tidak ada manfaat ”konkret” yang dirasakan.

Tak diragukan, korupsi menjadi yang paling menggelisahkan masyarakat daerah dalam menilai kiprah kepala daerahnya. Penggunaan dana daerah terutama bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat oleh gubernur ataupun bupati menjadi momok di banyak daerah. Contoh kasus yang marak adalah korupsi kepala daerah di Jawa Tengah. Selama satu dekade terakhir, ada sekitar 20 kabupaten/kota yang kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. Secara nasional, selama 2010-2011 saja Litbang Kompas mencatat paling tidak 31 kasus korupsi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masuk proses hukum.

Korupsi kepala daerah

Hal yang memilukan, kasus korupsi tidak membuat jera ataupun malu kepada masyarakat, selain tentu saja ketidakberdayaan sistem hukum birokrasi kita. Tengok saja sejumlah tersangka kasus korupsi yang tetap saja dilantik sebagai kepala daerah. Sejak tahun 2008 sampai 2011 terjadi delapan kali pelantikan kepala daerah yang berstatus tersangka dan terdakwa. Kasus terakhir pada 7 Januari 2011, Jefferson Soleiman Rumajar dilantik sebagai Wali Kota Tomohon periode 2010-2015. Waktu itu, Jefferson tersangkut kasus dugaan korupsi, yaitu menggunakan dana di kas daerah untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 33,7 miliar.

Penegakan hukum menjadi faktor utama yang menguatkan kegamangan publik memasuki tahun 2012. Sebanyak 69,6 persen dari total responden jajak pendapat pesimistis terhadap upaya penegakan hukum di tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Apalagi, kasus korupsi dinilai oleh sebagian besar responden (40,4 persen) menjadi persoalan besar yang paling mendesak harus dituntaskan pemerintah.

Selain belum mampu menjerat aktor utama kasus korupsi, tidak jarang para terdakwa korupsi justru banyak yang divonis bebas. Berbagai vonis bebas mengusik kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi, jika dibandingkan dengan soal keadilan hukum, tak sedikit kaum papa terseret dan diusut secara hukum untuk kasus-kasus yang relatif ringan, seperti terakhir kasus ”skandal jepit” AAL.

Masyarakat boleh jadi memang mudah lupa atau tidak peduli dengan kasus-kasus korupsi yang menimpa kepala daerah mereka. Pragmatisme telah menjalar ke seluruh sendi kehidupan masyarakat sehingga terpilihnya seorang pemimpin yang bersih dan bebas korupsi menjadi pertimbangan nomor ”buntut”.

Apakah kondisi demikian yang akan terus dijadikan pembelajaran politik bagi masyarakat di berbagai pilkada sepanjang 2012 ini? Publik dan para elite yang akan menjawab. (Umi Kulsum/ Litbang Kompas)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.