SALATIGA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo, Minggu (8/1/2012), di Kota Salatiga, Jawa Tengah, mengatakan, Presiden perlu melakukan restrukturisasi terhadap jajaran Polri dan TNI. Sebab selama ini banyak terjadi pembiaran terhadap konflik-konflik di daerah yang akhirnya mencuat ke permukaan dan merugikan rakyat.
"Sikap kami jelas. Kami minta ganti Kapolri dan Panglima Kodam di beberapa daerah agar kondusif," kata Tjahjo dalam sambutannya di perayaan Natal PDI-P daerah pemilihan I Jawa Tengah.
Hal itu menurut dia, berdasarkan gelagat dan dinamika yang ada, mulai dari konflik di Mesuji, Bima, Sampang, hingga Papua. Sebagai fraksi PDI-P dan Komisi I DPR RI, ia meminta kepada presiden untuk melakukan restrukturisasi dalam tubuh Polri dan meninjau posisi Panglima Kodam di daerah-daerah.
Menurut Tjahjo, di daerah-daerah yang memiliki potensi konflik harus ditempatkan orang-orang yang memiliki jiwa yang tidak semata-mata melindungi pemilik modal atau kekuasaan, tetapi harus berpihak kepada rakyat.
"Namun, soal diganti atau tidak kami serahkan kepada presiden, itu hak beliau," kata Tjahjo. Hal yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah jangan sampai terjadi pembiaran, di mana rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Pemerintah harus benar-benar memenuhi HAM warga negara, dan bukan berpihak pada segelintir orang atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.