Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi, Kleptomania yang Harus Disembuhkan

Kompas.com - 30/12/2011, 21:56 WIB
Sonya Helen Sinombor

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com -- Praktik korupsi yang kian merajalela harus dihentikan. Ketika penegakan hukum tidak lagi memberikan efek jera, perlu ada gerakan masyarakat untuk menghentikan budaya korupsi yang merugikan keuangan negara.

Semua kalangan harus bekerja keras untuk memerangi korupsi, karena korupsi ibarat kleptomania (penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri) yang sulit disembuhkan.

Demikian rangkuman diskusi Komunitas Tjipian (sebuah komunitas yang membedah dan mengembangkan pemikiran Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo) di Kantor Perwakilan Kompas Jawa Tengah, Semarang, Jumat (30/12/2012) petang. Diskusi yang dipandu inisiator Komunitas Tjipian, Awaludin Marwan, membahas tema korupsi yang marak terjadi di berbagai instansi dan lembaga.

Indah Karmadaniah, anggota Komunitas Tjipian mengungkapkan, korupsi yang saat ini tersistematis terjadi karena banyak peluang terbuka untuk melakukan korupsi, seperti yang terjadi dalam model penganggaran di birokrasi. Ia mencontohkan alokasi anggaran dalam satu tahun, sengaja dibuat tidak boleh ada yang sisa, tetapi harus dihabiskan, sehingga program yang dibuat asal-asalan agar anggaran bisa dihabiskan.

"Jadi korupsi terkait mentalitas. Orang korupsi sama seperti memiliki penyakit kleptomania. Ini harus disembuhkan," ujarnya.

Sementara itu, Yayan M Royani, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Undip Semarang dalam makalahnya mengungkapkan perilaku korupsi subur di Tanah Air, karena dipengaruhi empat aspek yakni kekuasaan, ekonomi, moral, dan hukum.

"Era reformasi yang harusnya menjadi momentum menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan justru menciptakan peluang bagi sejumlah kalangan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Janji pemberantasan korupsi dari pemerintah tidak dilaksanakan secara maksimal. Memble di tengah jalan," papar Yayan.

 

 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com